PONTIANAK, TERAS INDONESIA NEWS||Ketua Tim Investigasi Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kalimantan Barat mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memberikan kepastian hukum terkait proses penyelidikan dugaan korupsi proyek peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mempawah yang turut menyeret nama Gubernur Kalbar, Ria Norsan.
Ketua Investigasi LIRA Kalbar menilai, belum adanya kejelasan hasil pemeriksaan terhadap para saksi, termasuk Ria Norsan yang saat itu menjabat sebagai Bupati Mempawah, menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Kami menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK, tetapi masyarakat Kalbar berhak tahu sejauh mana perkembangan kasus ini. Jangan sampai muncul kesan adanya tebang pilih atau lambannya penegakan hukum,” tegas Ketua Investigasi LIRA Kalbar dalam keterangannya di Pontianak, Sabtu (18/10).
Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi dari lembaga antirasuah agar publik mendapatkan gambaran jelas mengenai arah penanganan kasus tersebut. LIRA Kalbar juga meminta KPK untuk segera menuntaskan proses penyelidikan guna menghindari munculnya spekulasi liar di masyarakat.
Transparansi adalah kunci. Jika memang ada unsur pelanggaran, proses hukum harus berjalan. Namun jika tidak ditemukan bukti kuat, sampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan fitnah,” tambahnya.
Sebelumnya, KPK melalui juru bicaranya Budi Prasetyo telah mengonfirmasi bahwa penyidik tengah mendalami keterangan sejumlah saksi dalam perkara dugaan korupsi proyek peningkatan jalan di Kabupaten Mempawah. Pemeriksaan dilakukan di Polda Kalbar pada awal Oktober lalu.
LIRA Kalbar menegaskan akan terus memantau perkembangan kasus ini serta siap memberikan dukungan moral bagi upaya penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan di Kalimantan Barat.
Sumber: Ketua Investigasi LIRA
Penulis: Faisal
Editor: Bima
