Pontianak – Rencana Pemerintah Kota Pontianak tahun 2026 yang memfokuskan pembangunan infrastruktur di wilayah Pontianak Utara dan Pontianak Timur menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Program tersebut mencakup peningkatan jalan lingkungan, pelebaran Jalan Sultan Hamid II, penguatan drainase hingga rencana pembangunan outer ring road.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, sebelumnya menegaskan bahwa pembangunan dilakukan secara merata agar akses, ekonomi dan kualitas hidup warga semakin baik.
Namun, sejumlah komentar warga di media sosial menunjukkan sikap skeptis. Beberapa menilai wacana pembangunan di Pontianak Utara dan Timur sudah sering disampaikan sejak lama, tetapi realisasinya dinilai belum maksimal. Ada pula usulan konkret seperti pembangunan jembatan penyeberangan di wilayah Plampong, pelebaran akses jalur Ambawang sebagai pintu masuk kota, hingga penataan sejumlah persimpangan agar tidak lagi menjadi titik kemacetan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Forum Bela Negara Kota Pontianak, Totas, menyampaikan bahwa masyarakat berhak mempertanyakan konsistensi pemerintah.
“Benar dak nih? Biasanya kalau sudah tidak punya kepentingan politik ke depan, kadang tinggal wacana dan omong-omong saja. Dari dulu Pontianak Utara dan Timur sering terasa seperti dianaktirikan, seolah bukan bagian utama dari Kota Pontianak,” ujarnya.
Menurut Totas, keluhan warga bukan tanpa alasan. Ia menyebut, masih banyak infrastruktur di wilayah tersebut yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari kondisi jalan hingga sistem drainase yang berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.
Meski demikian, ia juga menyatakan siap mendukung jika rencana tersebut benar-benar direalisasikan secara nyata dan terukur.
“Kalau memang benar dijalankan, tentu bagus. Artinya bapak-bapak itu punya komitmen jelas sesuai janji kampanye mereka. Masyarakat hanya ingin bukti, bukan sekadar narasi,” tegasnya.
Totas berharap pemerintah tidak hanya fokus pada pusat kota, melainkan memastikan pemerataan pembangunan hingga ke kawasan pinggiran. Ia menekankan pentingnya transparansi anggaran, jadwal pelaksanaan yang jelas, serta pengawasan publik agar proyek berjalan sesuai rencana.
“Harapan kita sederhana, jangan sampai sudah diumumkan besar-besaran tapi akhirnya batal atau tidak maksimal. Mudah-mudahan tidak ‘bulak’ (berubah arah) dan benar-benar terealisasi,” pungkasnya.
Rencana pembangunan 2026 kini menjadi perhatian publik. Warga menunggu langkah konkret pemerintah, apakah program tersebut akan menjadi tonggak pemerataan pembangunan, atau kembali menjadi janji yang tertunda.
Editor : Tim Teras Indonesia News|Sumber : FBN KOTA| Penulis : Edi Samat
