Lingkar Nusantara (LISAN) menilai kritik terhadap kebijakan pengalokasian anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut menggeser anggaran pendidikan sangat tidak berdasar.
LISAN menjelaskan bahwa dari total Anggaran Pendidikan 20 persen dalam APBN 2026 sebesar 769 triliun dan diantaranya 223 triliun untuk BGN, namun demikian tidak satupun komponen utama pendidikan yang dikurangi. Pos-pos strategis seperti dana transfer daerah untuk pendidikan, alokasi kementerian teknis pendidikan, tunjangan Guru ASN, dukungan bagi perguruan tinggi, hingga dukungan infrastruktur pendidikan tetap terjaga.
Wakil Ketua Umum LISAN, Erlan Nopri, SH., M.Hum menilai anggaran pendidikan justru meningkat secara signifikan dalam 2 tahun terakhir.
“Total anggaran pendidikan melalui kementerian terkait mengalami kenaikan, 2024 itu hanya Rp 91 triliun, sekarang tahun 2026 mencapai Rp 119,5 triliun. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia,” tegas Erlan Nopri dalam keterangannya, Sabtu (28/2/2026).
Ia menambahkan, anggaran infrastruktur dan revitalisasi sekolah juga bertambah, dari 21,24 triliun tahun 2024 menjadi 23,06 triliun pada 2026. Hal yang sama juga berlaku bagi tunjungan guru ASN daerah mengalami kenaikan dari 70 triliun menjadi 74,7 triliun.
Menurut kandidat doktor ilmu hukum Universitas Negeri Sebelas Maret ini, MBG tidak menggerus komponen pendidikan lainnya. Jadi narasi bahwa MBG mengorbankan sektor pendidikan tidak berdasar.
“Artinya alokasi Rp 223 triliun untuk MBG bukan substitusi atau pengalihan dari pembiayaan pendidikan tetapi bagian dari ekosistem Pendidikan itu sendiri,” ujarnya.
Lebih jauh, Erlan melihat keberpihakan nyata Presiden pada sektor Pendidikan. Tidak hanya peningkatan postur anggaran, tetapi juga melalui kebijakan strategis dengan memperluas akses beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), serta pengembangan Sekolah Garuda sebagai pusat pendidikan unggulan, serta Sekolah Rakyat untuk menjangkau kelompok masyarakat rentan.
Erlan yang juga advokat melihat kebijakan tersebut sebagai bentuk nyata pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
“Program MBG harus dilihat secara utuh, bahwa pemerintah berkomitmen kuat untuk pemajuan sumber daya manusia dengan memenuhi gizi peserta didik,” jelasnya.
LISAN mengajak publik untuk melihat struktur anggaran secara utuh agar tidak terjebak pada asumsi, apalagi menyebarkan narasi hoaks yang dapat menyesatkan masyarakat luas.
Editor : Tim Redaksi Sumber : M. Irvan Mahmud | Penulis : A. Rofiq kubu raya
