Insiden penembakan terhadap lima petani di Desa Kembang Seri, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada Senin (24/11/2025), kembali memicu keprihatinan luas dan menambah panjang daftar tragedi agraria di Indonesia. Pusat Pengkajian Agraria dan Sumber Daya Alam (PPASDA) menilai kejadian ini sebagai “puncak gunung es” dari persoalan struktural agraria yang tak kunjung diselesaikan negara.
Direktur Eksekutif PPASDA, Irvan Mahmud Asia, mengecam keras insiden tersebut dan menyebutnya sebagai bukti gagalnya negara memberikan perlindungan kepada rakyat yang berkonflik dengan perusahaan perkebunan.
“Penembakan ini bukan kejadian tunggal. Ini bagian dari eskalasi konflik agraria yang terus meningkat. Rakyat kecil selalu berada pada posisi paling rentan,” tegas Irvan.
Konflik Berkepanjangan Sejak 2012
Irvan menjelaskan, konflik antara masyarakat Kembang Seri dan PT Agro Bengkulu Selatan (ABS) telah berlangsung lebih dari satu dekade. Akar masalah bermula dari terbitnya SK Bupati Bengkulu Selatan Nomor 503/425 Tahun 2012, yang memberikan izin pengelolaan 2.950 hektare lahan kepada PT ABS.
Menurut PPASDA, ketegangan memuncak setelah perusahaan tetap melakukan penggusuran di area yang masih berstatus sengketa, meski warga berulang kali meminta proses dihentikan.
“Warga sudah meminta agar penggusuran dihentikan. Tapi perusahaan tetap melanjutkan, sehingga memicu kemarahan warga. Ini tindakan sepihak,” ujar Irvan.
PPASDA: Negara Membiarkan Konflik Berlarut-Larut
PPASDA menilai pembiaran konflik seperti ini terus terjadi karena lemahnya penyelesaian agraria yang adil dan menyeluruh oleh pemerintah. Irvan membandingkan kasus Bengkulu Selatan dengan konflik agraria lain di Indonesia—mulai dari Rempang Batam, masyarakat adat Pakel Banyuwangi, kasus PT Toba Pulp Lestari (TPL), hingga sengketa-sengketa perkebunan di Sumatera dan Kalimantan.
“Reformasi agraria sejati sangat lemah, bahkan tidak ada. Apa yang terjadi di Bengkulu Selatan adalah cerminan praktik pembiaran oleh negara,” katanya.
Lebih jauh, PPASDA melihat adanya indikasi kuat keterlibatan relasi bisnis dan kekuasaan di tingkat lokal, termasuk oknum aparat, oknum BPN, hingga aktor politik daerah.
Desak Investigasi Menyeluruh dan Pencabutan Izin
PPASDA mendesak Kepolisian Republik Indonesia melakukan penyelidikan menyeluruh, bukan hanya berhenti pada petugas keamanan perusahaan yang diduga sebagai pelaku penembakan.
“Jangan hanya berhenti pada pelaksana di lapangan. Jika ia hanya menjalankan perintah, maka pemilik kebijakan juga harus diselidiki,” tegas Irvan.
PPASDA juga meminta aparat mengusut kepemilikan senjata api, memberikan perlindungan kepada keluarga korban, serta mempertimbangkan pencabutan izin PT ABS.
“Para petani sudah berulang kali mengalami teror dan kriminalisasi. Negara harus hadir melindungi,” tambahnya.
PPASDA turut mendesak Komnas HAM membentuk tim investigasi khusus. Kementerian ATR/BPN diminta segera bertanggung jawab menyelesaikan persoalan pertanahan yang menjadi akar konflik.
Irvan memperingatkan bahwa tanpa ketegasan negara, kasus serupa sangat mungkin kembali terjadi di wilayah lain yang menyimpan bara sengketa agraria.
Editor: Tim Teras Indonesia News | Narasumber: Totas Lira | Penulis: Ropik K. Raya
