TerasIndonesiaNews.com - JAKARTA, 28 November 2025
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah saksi terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek peningkatan jalan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, tahun anggaran 2015. Pemeriksaan dilakukan di Polda Kalimantan Barat.
Salah satu saksi yang dipanggil adalah mantan Ketua DPRD Kabupaten Mempawah periode 2015, Rahmad Satria. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya KPK menelusuri aliran anggaran dan dugaan penyimpangan dalam proyek infrastruktur tersebut.
“Pemeriksaan saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pekerjaan peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (27/11/2025).
Selain Rahmad Satria, KPK juga memeriksa dua mantan pimpinan DPRD Mempawah lainnya, yakni Rajuini dan Indaryani, yang pada tahun 2015 menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD. Penyidik turut meminta keterangan dua saksi dari pihak swasta, yaitu Lia Januar, bagian keuangan CV Moza Planner, serta Faisal Parta Kusuma.
Hingga saat ini, KPK belum menjelaskan secara spesifik materi yang didalami dari para saksi. Namun pemeriksaan beruntun yang dilakukan menandai bahwa penyidikan kasus ini semakin mengerucut pada pihak-pihak yang dianggap mengetahui alur pekerjaan dan dugaan penyimpangan proyek.
LIRA Kalbar: KPK Sedang Kembali ke Jati Dirinya
Menanggapi langkah KPK tersebut, Ketua Tim Investigasi LIRA Kalbar, Totas, memberikan apresiasi dan dorongan moral agar lembaga antirasuah itu terus bergerak tanpa tebang pilih.
Menurut Totas, momentum pemeriksaan ini menjadi sinyal bahwa KPK sedang mencoba kembali pada fitrohnya sebagai lembaga yang bersih, tegas, dan tidak terpengaruh kekuasaan.
“Ini momen KPK kembali ke fitrohnya, yakni bersih-bersih tanpa pandang bulu. Dari hilir sampai ke hulu harus disentuh. Ayo KPK, bangkitlah! Jangan ragu menindak siapa pun yang terlibat,” tegas Totas.
Ia menambahkan bahwa LIRA Kalbar akan terus mengawal proses hukum demi memastikan bahwa penegakan hukum tidak berhenti di level bawah atau menengah saja, tetapi menelusuri seluruh rantai dugaan korupsi yang merugikan masyarakat.
Editor : Tim Teras Indonesia News | Sumber : Edi | Penulis : Ical
