KALIMANTAN BARAT, TERAS INDONESIA NEWS||Aroma kolusi tambang kian menyengat. Di saat penegak hukum gencar menangkap penambang rakyat kecil, tambang-tambang raksasa yang beroperasi dengan pola serupa justru tetap beroperasi bebas.
Dugaan kuat pun muncul: ada permainan antara bos-bos tambang besar dan oknum aparat.
“Ini bentuk ketidakadilan yang nyata. Rakyat kecil dijadikan kambing hitam, sementara pemilik modal besar justru dilindungi. Ini bukan lagi penegakan hukum, tapi pertunjukan kekuasaan,” ujar seorang aktivis lingkungan yang meminta identitasnya disembunyikan.
Keadilan Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas
Sejumlah penambang rakyat di Kalbar mengaku menjadi korban penindakan yang tidak adil.
“Peralatan kami disita, teman-teman ditangkap. Tapi di sisi lain, tambang besar pakai alat berat dan merusak sungai dibiarkan. Kami hanya ingin makan, bukan kaya,” tutur salah satu penambang rakyat di kawasan Melawi.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar: mengapa hukum begitu cepat bekerja terhadap rakyat kecil, tetapi lumpuh ketika berhadapan dengan pengusaha besar?
Dugaan Kolusi Mengeras
Dari berbagai sumber di lapangan, muncul dugaan adanya aliran dana ke oknum aparat dari perusahaan tambang besar agar kegiatan mereka tidak diganggu.
“Setiap kali akan ada razia, mereka sudah tahu duluan. Ada yang kasih bocoran dari dalam,” ujar salah satu sumber terpercaya.
Situasi ini memperkuat persepsi publik bahwa penegakan hukum di sektor tambang masih beraroma uang dan kekuasaan, bukan keadilan.
Ketua LIRA: Ini Alarm untuk Presiden dan Penegak Hukum
Menanggapi fenomena ini, Ketua Umum DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Jusuf Rizal, menyampaikan kritik keras.
Menurutnya, dugaan kolusi antara pengusaha tambang besar dan aparat merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan cita-cita reformasi hukum.
“Ini sudah bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi kejahatan moral dan ekonomi terhadap negara. Jika benar aparat bermain mata dengan pengusaha tambang, Presiden harus segera turun tangan,” tegas Jusuf Rizal.
Ia menambahkan, LIRA akan segera mengirimkan laporan resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kementerian ESDM untuk meminta penyelidikan independen.
“Kami tidak akan diam. Rakyat kecil terus jadi korban, sementara pelaku besar bersembunyi di balik kekuasaan. Negara harus hadir, bukan berpihak,” pungkasnya.
1. Audit menyeluruh terhadap seluruh izin tambang emas di Kalimantan Barat.
2. Pemeriksaan harta kekayaan dan aliran dana oknum aparat serta pengusaha tambang besar.
3. Penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu.
Apakah Presiden RI akan memerintahkan investigasi langsung terhadap dugaan kolusi ini?
Apakah Kementerian ESDM akan berani membuka data izin tambang yang bermasalah?
Apakah Kejaksaan Agung dan KPK akan memeriksa keterlibatan aparat di lapangan?
“Keadilan yang dipilih-pilih bukanlah keadilan, melainkan kesewenang-wenangan. Bila hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, bangsa ini sedang kehilangan arah dan nuraninya.”
Sumber : Ical | Penulis : Totas
