TerasIndonesiaNews.com - PONTIANAK, 27 November 2025
Kelangkaan jadwal pengiriman beton readymix membuat para pelaksana proyek konstruksi di Pontianak dan sejumlah daerah di Kalimantan Barat kelimpungan. Lonjakan proyek sejak November hingga jelang akhir kontrak Desember membuat kapasitas seluruh pabrik readymix penuh, sementara mayoritas pekerjaan menuntut penggunaan beton K.225 yang tidak bisa digantikan dengan metode manual.
Di lapangan, pelaksana mengaku tidak dapat melakukan pemesanan sebelum Surat Perintah Kerja (SPK) terbit. Namun, ketika SPK keluar, seluruh jadwal pengiriman readymix sudah padat. Situasi ini membuat pelaksana terjepit dan berpotensi terkena finalti keterlambatan meski kendala bersumber dari keterbatasan suplai material.
“Kami tidak bisa booking sebelum SPK keluar. Begitu SPK terbit, jadwal pabrik sudah penuh. Kami benar-benar serba salah,” ujar salah satu pelaksana.
Pelaksana menilai pemerintah perlu segera turun tangan meninjau ulang pola penerbitan SPK yang dinilai tidak sejalan dengan kemampuan produksi pabrik readymix. Mereka meminta pemerintah tidak hanya mengeluarkan instruksi di atas kertas tanpa melihat kondisi lapangan.
Maqbul: Pemerintah Harus Hadir Melindungi Pelaksana
Pelaksana proyek, Maqbul, menyampaikan keluhan keras terkait kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada realitas operasional di lapangan.
“Pemerintah sebagai penerbit SPK harus memperhatikan kondisi pelaksana. Jangan hanya menuntut tepat waktu, tapi tidak melihat kendala suplai readymix yang jadi masalah utama,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan ketersediaan material sebelum menerbitkan SPK dalam jumlah besar.
“Kami tidak menolak pekerjaan. Tapi kalau jadwal readymix tidak tersedia, bagaimana kami bisa menyelesaikan pekerjaan? Pemerintah harus turun tangan memberi solusi,” ujarnya.
Desakan Evaluasi Kebijakan
Para pelaksana meminta pemerintah provinsi dan kota segera melakukan langkah konkret, antara lain:
Mengevaluasi penerbitan SPK agar sesuai kapasitas produksi readymix.
Berkoordinasi dengan seluruh pabrik untuk membuka slot prioritas bagi proyek pemerintah.
Memberlakukan kebijakan khusus agar pelaksana tidak dikenai finalti apabila keterlambatan disebabkan keterbatasan suplai material.
Mereka mengingatkan bahwa hambatan ini dapat mengganggu kelancaran pembangunan di Pontianak dan Kalimantan Barat jika tidak segera diatasi.
Editor : Tim Teras Indonesia News | Sumber : Maqbul | Penulis : Totas
