Dugaan mafia BBM subsidi di Kabupaten Ketapang semakin berani dan seolah tak tersentuh. Sebuah mobil Kijang biru diduga leluasa menguras solar subsidi menggunakan “tangki siluman” di SPBU 64.781.08 Jalan D.I. Panjaitan, Ketapang, tanpa hambatan berarti. Solar bersubsidi itu kemudian disinyalir dipasok ke aktivitas tambang ilegal.
Pantauan awak media menunjukkan kendaraan tersebut berada jauh lebih lama di dispenser dibanding kendaraan lain. Situasi itu memunculkan dugaan kuat adanya pengisian berulang dengan kapasitas tidak wajar untuk kepentingan penimbunan dan distribusi ilegal.
Ironisnya, aktivitas itu disebut berlangsung nyaris setiap hari secara terang-terangan tanpa tindakan tegas.
Usai mengisi BBM, mobil tersebut diduga bergerak menuju sebuah rumah di kawasan Jalan Sunan Gunung Jati, Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong. Lokasi itu disebut warga diduga dijadikan gudang penampungan solar subsidi sebelum disalurkan kembali.
“Mobil itu hampir tiap hari keluar masuk. Sudah ada motor pelangsir menunggu. Di dalam rumah ada pompa untuk menyedot BBM dari mobil,” ungkap seorang warga.
Warga menyebut sedikitnya lima kendaraan pelangsir rutin bolak-balik mengisi BBM subsidi dari sejumlah SPBU. Bahkan satu kendaraan disebut mampu membawa hingga empat drum solar sekali jalan.
“Ini bukan lagi dugaan kecil-kecilan. Aktivitasnya sangat terbuka. Kami takut terjadi kebakaran karena penampungan BBM dekat rumah warga,” kata warga lainnya.
Praktik dugaan pelangsiran dan penimbunan BBM subsidi ini dinilai bukan sekadar pelanggaran biasa, melainkan bentuk perampasan hak masyarakat kecil. Saat warga harus antre mendapatkan solar subsidi, para pelangsir diduga justru bebas menguras jatah negara menggunakan kendaraan bermodifikasi.
Sorotan tajam juga mengarah ke lemahnya pengawasan SPBU. Warga mempertanyakan bagaimana kendaraan dengan dugaan tangki modifikasi bisa berulang kali mengisi solar subsidi tanpa terdeteksi ataupun dihentikan.
Saat dikonfirmasi, pemilik rumah yang disebut sebagai lokasi penampungan, berinisial MHD, enggan menjelaskan legalitas usaha maupun izin penyimpanan BBM. Ia justru meminta awak media menanyakan hal tersebut kepada pihak SPBU.
Sementara seorang operator SPBU mengaku tidak mengetahui keberadaan pengawas saat aktivitas pengisian BBM diduga ilegal berlangsung.
“Tadi ada pengawas di sini, sekarang tidak tahu ke mana,” ujarnya singkat.
Pernyataan itu makin memunculkan tanda tanya besar soal pengawasan distribusi BBM subsidi di lapangan.
Kasi Humas Polres Ketapang menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti informasi tersebut.
“Terima kasih atas informasinya. Kami akan berkoordinasi dan menunggu petunjuk pimpinan,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Di tengah maraknya dugaan pelangsiran, muncul pula nama berinisial EK yang disebut warga diduga menjadi koordinator pengisian BBM subsidi di sejumlah SPBU di Ketapang. Namun hingga kini belum ada klarifikasi dari pihak terkait.
Masyarakat mendesak aparat penegak hukum, Pertamina, dan BPH Migas segera turun tangan membongkar dugaan mafia BBM subsidi yang disebut telah lama beroperasi terang-terangan di Ketapang.
“Subsidi ini uang negara untuk rakyat kecil, bukan untuk bancakan mafia BBM dan tambang ilegal. Kalau terus dibiarkan, negara rugi, rakyat antre, mafia yang untung,” tegas seorang warga.
Editor : Tim Redaksi | Sumber : Tim Investigasi | Penulis : Totas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar