Kebijakan pelaksanaan kegiatan retreat bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kalimantan Barat menuai sorotan publik. Nama Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, bersama Kepala BKPSDM Kalbar, Windy Prihastari, ikut menjadi perhatian dalam polemik yang berkembang.
Di tengah narasi efisiensi anggaran yang digaungkan secara luas, pelaksanaan program tersebut justru dinilai menimbulkan pertanyaan. Informasi yang beredar menyebutkan adanya dorongan agar kegiatan tetap berjalan, meski kondisi anggaran di sejumlah OPD belum sepenuhnya tersedia.
Sejumlah pihak menilai, langkah tersebut terkesan bertolak belakang dengan semangat penghematan yang sedang didorong. Bahkan, muncul isu bahwa solusi yang diambil bukanlah penundaan atau evaluasi, melainkan penyesuaian anggaran di internal OPD.
Selain itu, perhatian publik juga mengarah pada keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaan program ini. Kondisi tersebut memunculkan persepsi adanya potensi konflik kepentingan, meskipun hingga kini belum ada penjelasan resmi yang komprehensif.
Pengamat kebijakan publik menilai, jika benar program tetap dijalankan tanpa kesiapan anggaran yang matang, maka hal ini bisa mencerminkan persoalan dalam penentuan prioritas. Terlebih jika di saat yang sama, kebutuhan publik yang lebih mendesak harus ditunda.
Situasi ini menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap pengambilan keputusan. Pemerintah daerah diharapkan segera memberikan klarifikasi terbuka agar tidak berkembang menjadi spekulasi liar di tengah masyarakat.
Publik pun menunggu penjelasan resmi: apakah kebijakan ini bagian dari strategi yang terukur, atau justru menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola anggaran daerah.
Editor : Tim Redaksi | Sumber : Tim | Penulis : Tohir
