Di tengah gencarnya dorongan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, kebijakan sewa kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat justru menuai sorotan tajam.
Berdasarkan informasi yang beredar, nilai sewa kendaraan operasional pejabat disebut mencapai lebih dari Rp2 miliar per tahun. Bahkan, jika dikalkulasikan dalam jangka waktu dua tahun, total anggaran bisa menyentuh angka Rp4 miliar.
Ironisnya, harga satu unit kendaraan baru yang disewa tersebut diperkirakan berada di kisaran Rp3,6 miliar. Artinya, dengan biaya sewa selama dua tahun saja, nilai yang dikeluarkan sudah melampaui harga pembelian unit kendaraan itu sendiri.
Pertanyaan Publik: Kenapa Tidak Membeli?
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: Mengapa pemerintah daerah memilih menyewa dengan nilai fantastis, dibandingkan membeli yang secara hitung-hitungan justru lebih hemat?
Bahkan, dengan anggaran sekitar Rp4 miliar, pemerintah berpotensi memperoleh lebih dari satu unit kendaraan jika dilakukan pembelian langsung, bukan sewa.
Kebijakan ini dinilai kontradiktif dengan arahan pemerintah pusat yang tengah mendorong efisiensi belanja negara dan daerah. Presiden sendiri berulang kali menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang tepat sasaran, hemat, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Namun di sisi lain, praktik sewa dengan nilai tinggi justru dinilai berpotensi menjadi pemborosan jika tidak disertai alasan yang transparan dan rasional.
Dugaan dan Desakan Transparansi
Sejumlah pihak mulai mempertanyakan:
- Apakah skema sewa ini sudah melalui kajian efisiensi?
- Siapa pihak penyedia jasa rental?
- Apakah ada potensi konflik kepentingan atau permainan dalam pengadaan?
Transparansi menjadi hal mutlak yang harus dibuka ke publik agar tidak menimbulkan kecurigaan adanya praktik yang merugikan keuangan daerah.
Masih Banyak Cara Hemat
Pengamat menilai, masih banyak langkah efisiensi yang bisa dilakukan pemerintah daerah, seperti:
- Pembelian aset jangka panjang
- Optimalisasi kendaraan dinas yang sudah ada
- Pengurangan belanja yang tidak prioritas
Di tengah kondisi ekonomi dan tuntutan efisiensi, setiap rupiah anggaran seharusnya digunakan secara bijak. Kebijakan yang dinilai tidak efisien berpotensi menggerus kepercayaan publik.
Pertanyaannya kini sederhana namun mendasar:
Apakah ini benar kebutuhan, atau justru pemborosan yang dibungkus kebijakan?
Editor : Tim Redaksi | Sumber : Tim | Penulis : Ical
