Fenomena korupsi di Indonesia dinilai bukan lagi sekadar persoalan individu, melainkan telah berkembang menjadi penyakit sistemik yang menggerogoti berbagai lini kehidupan berbangsa. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Perkumpulan Aliansi Pers Bumi Khatulistiwa, M. Budiyanto, dalam pandangannya terkait maraknya praktik korupsi yang terus berulang.
Menurut Budiyanto, korupsi muncul dari kombinasi beberapa faktor utama, mulai dari lemahnya pengawasan, budaya permisif, hingga sistem birokrasi yang membuka celah penyalahgunaan wewenang. Ia menilai bahwa selama ini pendekatan pemberantasan korupsi masih terlalu fokus pada penindakan, sementara akar persoalan belum disentuh secara serius.
“Korupsi itu bukan hanya soal serakah atau tidaknya seseorang. Ini soal sistem yang memberi peluang. Ketika pengawasan lemah, transparansi rendah, dan akuntabilitas tidak berjalan, maka korupsi akan terus tumbuh,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa rendahnya integritas sebagian oknum pejabat juga dipengaruhi oleh budaya yang menganggap praktik “uang pelicin” sebagai hal biasa. Dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Budiyanto menawarkan beberapa langkah strategis. Pertama, reformasi sistem birokrasi yang menutup celah korupsi, termasuk digitalisasi layanan publik guna meminimalisir interaksi langsung yang rawan penyimpangan. Kedua, penguatan lembaga pengawas dengan kewenangan yang jelas dan independen.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pendidikan karakter sejak dini. “Kalau kita ingin memberantas korupsi sampai ke akar, maka harus dimulai dari membangun mental generasi muda yang jujur dan berintegritas,” ujarnya.
Tak kalah penting, menurutnya, adalah peran pers dan masyarakat dalam mengawal transparansi. Media harus tetap kritis dan independen dalam mengungkap praktik-praktik korupsi, sementara masyarakat didorong untuk berani melapor dan tidak apatis.
Budiyanto menutup pernyataannya dengan harapan agar pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi slogan, melainkan gerakan nyata yang melibatkan semua elemen bangsa.
“Kalau kita serius, korupsi bisa ditekan. Tapi kalau setengah hati, maka korupsi akan terus menjadi warisan buruk bagi generasi berikutnya,” pungkasnya.
Editor : Tim Redaksi | Sumber : PABK | Penulis : Edi Samar
