Program bantuan pangan pemerintah berupa beras 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter di Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Raya, menuai sorotan tajam. Warga mempertanyakan akurasi data penerima bantuan setelah muncul dugaan keluarga mampu justru menerima bantuan, sementara sebagian warga miskin tidak terdaftar.
Kepala Desa Mekar Sari, Mahmudi, S.Pd, mengakui banyak menerima keluhan masyarakat. Menurutnya, sejumlah warga mempertanyakan dasar penetapan penerima bantuan karena ditemukan penerima yang dinilai berkecukupan secara ekonomi, bahkan disebut memiliki kendaraan roda empat.
"Kami berharap ada pendataan ulang dan verifikasi menyeluruh agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai warga yang layak menerima justru terabaikan," tegas Mahmudi, Kamis (4/6/2026).
Dari sekitar 3.500 Kepala Keluarga (KK) di Desa Mekar Sari, tercatat sekitar 1.500 KK menerima bantuan. Namun data tersebut kini dipersoalkan karena dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Ironisnya, polemik bansos ini terjadi di Desa Mekar Sari yang menyandang predikat Mahkamah Konstitusi Desa Konstitusi, desa percontohan nasional pertama di Kalimantan. Warga pun mendesak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh agar bantuan sosial benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak, bukan justru memicu rasa ketidakadilan di tengah warga.
Editor : Tim Redaksi | Sumber : Tim | Penulis : Totas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar