TerasIndonesiaNews.com - Pontianak|Kalbar, 02 Februari 2026
PONTIANAK – Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kalimantan Barat menyoroti keras dugaan praktik penguasaan proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang disinyalir melibatkan anak dan menantu pejabat. Dugaan tersebut menyebutkan bahwa hampir di seluruh dinas, lingkar keluarga ini disebut-sebut memiliki pengaruh kuat dalam menentukan arah proyek hingga rekanan yang bisa masuk.
Menurut LIRA Kalbar, pola tersebut bukan hanya sebatas keterlibatan biasa, melainkan sudah mengarah pada pengendalian sistem. Anak dan menantu disebut berada di hampir semua lini dinas strategis, mengatur siapa saja yang dapat mengakses proyek, termasuk menentukan mitra kerja atau rekanan.
“Jika dugaan ini benar, maka ini adalah preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan dan sangat mencederai prinsip demokrasi,” tegas perwakilan LIRA Kalbar dalam keterangannya.
LIRA menilai sistem semacam ini lebih menyerupai praktik di masa penjajahan, di mana kekuasaan hanya berputar di lingkaran keluarga dan kelompok tertentu, sementara masyarakat luas dan pelaku usaha lain hanya menjadi penonton. Padahal, dalam sistem demokrasi modern, pengelolaan proyek negara seharusnya dilakukan secara transparan, profesional, dan terbuka bagi semua pihak yang memenuhi syarat.
Lebih lanjut, LIRA Kalbar mendesak aparat pengawas internal pemerintah, lembaga penegak hukum, serta lembaga antikorupsi untuk turun tangan melakukan penelusuran mendalam. Klarifikasi dari pihak-pihak terkait juga dinilai penting agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Jangan sampai demokrasi hanya menjadi slogan. Pemerintahan harus bersih dari praktik nepotisme dan konflik kepentingan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.
Editor : Tim Teras Indonesia News|Sumber : LIRA KALBAR|Penulis : Paisal
