TerasIndonesiaNews.com - Pontianak, 08 Februari 2026
PONTIANAK – Forum Bela Negara Kota Pontianak menyoroti kebijakan Pemerintah Kota Pontianak yang memberikan izin pelaksanaan perayaan Imlek dan Cap Go Meh dengan memperbolehkan pembakaran petasan dan kembang api di sejumlah titik kota. Kebijakan tersebut dinilai menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat, terutama jika dibandingkan dengan pembatasan serupa yang diberlakukan pada perayaan keagamaan lain di masa lalu.
Menurut Forum Bela Negara, pada perayaan keagamaan seperti Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru, masyarakat kerap dihadapkan pada larangan atau pembatasan ketat terkait penggunaan petasan dan kembang api dengan alasan keamanan dan ketertiban umum. Namun dalam perayaan Imlek dan Cap Go Meh, justru diberikan kelonggaran melalui izin resmi Pemerintah Kota.
“Ini yang menjadi pertanyaan publik. Ada apa dengan kebijakan ini? Mengapa ada perbedaan perlakuan terhadap kegiatan serupa yang sama-sama melibatkan keramaian dan penggunaan petasan,” ujar perwakilan Forum Bela Negara dalam keterangannya.
Forum Bela Negara menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak perayaan budaya maupun keagamaan apa pun. Pontianak dikenal sebagai kota yang majemuk, kaya akan keberagaman budaya, adat istiadat, dan agama. Namun, kebijakan pemerintah seharusnya bersifat adil, konsisten, dan tidak menimbulkan kesan tebang pilih.
Lebih lanjut, Forum Bela Negara juga mempertanyakan proses pemberian izin tersebut. Mereka meminta agar Pemkot Pontianak menjelaskan secara terbuka apakah kebijakan itu murni didasarkan pada pertimbangan keamanan dan budaya, atau ada faktor lain yang memengaruhi keputusan tersebut.
“Ada spekulasi di masyarakat, apakah karena pengurus kegiatan tersebut memiliki kedekatan politik, atau bahkan ada kepentingan ekonomi di dalamnya. Ini tentu harus dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan prasangka dan kegaduhan,” tegasnya.
Forum Bela Negara mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak transparan dan terkesan diskriminatif berpotensi memicu kecemburuan sosial serta gesekan SARA, yang justru dapat merusak kondusivitas Kota Pontianak yang selama ini dikenal aman dan harmonis.
Mereka mendesak Pemkot Pontianak untuk memberikan klarifikasi resmi serta menyusun kebijakan yang adil dan berlaku setara bagi seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang budaya, agama, maupun kepentingan politik tertentu.
“Jangan sampai kebijakan pemerintah justru menjadi pemicu perpecahan di tengah masyarakat yang selama ini hidup rukun,” pungkas Forum Bela Negara.
Editor : Tim Teras Indonesia News|Sumber : FBN|Penulis : Totas
