• Jelajahi

    Copyright © Teras Indonesia News
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    GNTV INDONESIA

    Iklan

    Logo

    Skandal Pokir DPRD Kalbar: Kontraktor Hanya Dipinjam, Oknum Dinas Diduga Kuasai Proyek — Realisasi Kerjaan Disebut Hanya 20%

    Teras Indonesia News
    Dibaca: ...
    Last Updated 2025-11-16T14:40:32Z



    TerasIndonesiaNews.com - KALIMANTAN BARAT,16 November 2025

    Dugaan praktik penyimpangan dalam proyek Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kalimantan Barat memasuki fase krusial. Tim investigasi LIRA Kalbar menemukan indikasi kuat bahwa sejumlah proyek normalisasi dan Operasi Pemeliharaan (OP) di bawah Dinas PUPR Provinsi Kalbar tidak dikerjakan oleh perusahaan kontraktor yang tercantum dalam paket. Sebaliknya, pekerjaan diduga sepenuhnya dikendalikan oknum pegawai dinas bersama pihak tertentu yang telah disiapkan sebelumnya.


    Sumber lapangan menyebut perusahaan pemenang paket proyek hanya dijadikan formalitas administrasi.


    “Kontraktornya bahkan tidak tahu lokasi proyek, mereka tidak turun sama sekali,” ungkapnya.


    Perusahaan tersebut hanya diminta menandatangani dokumen, lalu menerima fee bendera 2–3 persen sebelum seluruh pekerjaan diambil alih oknum di dinas, kepala desa, atau kelompok pekerja binaan.


    LIRA Kalbar menemukan bahwa nilai pekerjaan di lapangan jauh dari RAB. Pada satu paket senilai Rp200 juta, realisasi fisik hanya sekitar Rp35–40 juta, atau sekadar 20 persen dari nilai kontrak. Pekerjaan teknis seperti galian dan rehabilitasi irigasi rawa disebut tidak dijalankan sesuai spesifikasi, bahkan sebagian hanya berupa pembersihan rumput dan pengangkatan lumpur tipis.


    Dengan total anggaran Pokir DPRD Kalbar 2025 yang disinyalir mencapai lebih dari Rp500 miliar dan didominasi paket-paket kecil di bawah Rp200 juta melalui skema Penunjukan Langsung (PL), potensi kebocoran anggaran diperkirakan bisa menembus puluhan hingga ratusan miliar rupiah.


    Ketua Tim Investigasi LIRA Kalbar, Totas, menilai praktik tersebut sebagai penyakit lama yang kembali berulang.


    “Ini kebiasaan buruk yang harus dihentikan. Sampai kapan bangsa ini mau maju kalau pejabat masih berani bermain uang negara?” tegasnya.


    Ia meminta Aparat Penegak Hukum (APH) bergerak cepat dan melakukan penyelidikan menyeluruh.


    “APH wajib turunx. Jangan biarkan uang rakyat hilang karena ulah segelintir oknum. Jika dibiarkan, kerusakan sistem akan makin parah,” tandas Totas.


    Editor : Tim Teras Indonesia News | Narasumber : Totas Lira | Jurnalis : Ical

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini