PONTIANAK, TERAS INDONESIA NEWS||Menyikapi pemberitaan terkait penjelasan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Barat, Harisson, mengenai keberadaan mobil ambulans bantuan Presiden tahun 2005 serta kendaraan dinas Pemprov Kalbar lainnya, Ketua Tim Investigasi LIRA Kalbar, TOTAS, mendesak adanya transparansi dan penyelidikan terbuka agar publik memperoleh informasi yang utuh dan tidak sepihak.
TOTAS menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak masyarakat yang harus dijamin oleh pemerintah.
“Kami mengharapkan adanya keterbukaan informasi yang bisa diakses oleh semua orang, agar masyarakat tahu dengan jelas duduk persoalan sebenarnya tanpa menimbulkan fitnah atau prasangka,” ujarnya, Senin (27/10).
Ia juga meminta aparat penegak hukum serta lembaga pengawas terkait untuk melakukan penelusuran menyeluruh terhadap kasus tersebut.
“Kami berharap ada penyelidikan yang mendalam agar persoalan ini bisa terang benderang, bukan hanya berdasarkan satu keterangan saja, dalam hal ini dari pihak Sekda Kalbar,” tegas TOTAS.
Sebelumnya, Sekda Kalbar Harisson memberikan klarifikasi terbuka mengenai sejumlah kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang sempat dipertanyakan oleh mahasiswa dalam aksi demonstrasi di Pontianak. Dalam keterangannya, Harisson menjelaskan bahwa mobil ambulans bantuan Wakil Presiden RI tahun 2005 masih berada di halaman Klinik Kantor Gubernur, sementara satu unit Land Rover Defender 2010 tengah menjalani perbaikan berat di bengkel khusus di Bogor.
Namun, menurut TOTAS, klarifikasi tersebut perlu diuji kebenarannya melalui audit dan pemeriksaan independen.
“Keterangan resmi pemerintah tentu penting, tetapi kebenarannya harus diverifikasi agar tidak muncul persepsi publik bahwa ada hal yang ditutupi,” tambahnya.
TOTAS menegaskan bahwa LIRA Kalbar akan terus memantau perkembangan kasus ini dan siap berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan serta penggunaan aset daerah.
Sumber: Faisal | Penulis: Edi Samat
