Berulangnya pemadaman listrik di berbagai wilayah kembali memicu kekecewaan masyarakat. Setiap kali listrik padam, publik kembali disuguhi pernyataan permohonan maaf dari pihak PLN dengan alasan adanya gangguan, pemeliharaan, atau perbaikan jaringan. Di sisi lain, adanya jadwal pemadaman bergilir yang telah diumumkan sebelumnya justru memunculkan pertanyaan besar mengenai kondisi pengelolaan sistem kelistrikan.
Anggota Tim Investigasi LIRA Kalimantan Barat, Totas, menilai kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, jika pemadaman bergilir sudah menjadi agenda yang direncanakan, maka masyarakat berhak mengetahui secara terbuka apa penyebab mendasar yang membuat pelayanan listrik terus mengalami gangguan.
"Jangan setiap kali listrik padam masyarakat hanya disuguhi permintaan maaf. Yang dibutuhkan publik adalah penjelasan yang transparan dan pertanggungjawaban yang jelas. Mengapa pemadaman terus terjadi? Apa yang sebenarnya sedang diperbaiki? Berapa anggaran yang telah digunakan? Dan mengapa persoalan ini terus berulang?" tegas Totas.
LIRA Kalbar mendesak aparat penegak hukum, mulai dari Polri, Kejaksaan, hingga lembaga yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, untuk melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap tata kelola, perencanaan, serta penggunaan anggaran yang berkaitan dengan pelayanan kelistrikan apabila terdapat dasar hukum atau indikasi yang perlu ditindaklanjuti.
Menurut Totas, audit tersebut penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan telah dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Pelayanan listrik menyangkut kepentingan jutaan masyarakat. Ketika pemadaman terus berulang dan menjadi rutinitas, wajar jika publik mempertanyakan efektivitas pengelolaan dan penggunaan anggaran. Karena itu, pemeriksaan yang independen diperlukan agar semua menjadi terang dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat," katanya.
LIRA Kalbar menegaskan bahwa desakan audit bukan dimaksudkan untuk menyimpulkan telah terjadi pelanggaran hukum, melainkan sebagai langkah untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
LIRA Kalbar berharap hasil evaluasi maupun audit nantinya dapat disampaikan secara terbuka sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai penyebab berulangnya pemadaman serta langkah nyata yang akan ditempuh agar pelayanan kelistrikan menjadi lebih andal dan tidak lagi merugikan masyarakat.
Editor : Tim Redaksi | Sumber : LIRA Kalbar | Penulis : Edi Samad
Tidak ada komentar:
Posting Komentar