Kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan publik dan lemahnya penindakan berbagai pelanggaran di jalanan kembali mencuat. LIRA Kalbar melontarkan kritik keras terhadap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum yang dinilai belum maksimal menjalankan tugas melayani rakyat.
Dalam keterangannya, LIRA Kalbar menyoroti masih maraknya aksi premanisme, sopir ugal-ugalan, balap liar hingga penggunaan knalpot brong yang dinilai sangat meresahkan masyarakat, namun minim penindakan tegas di lapangan.
“Percuma pemerintah dan aparat digaji dari uang pajak rakyat kalau kejahatan jalanan masih bebas terjadi. Razia harus rutin dilakukan, bukan hanya pengguna kendaraan, tapi juga toko-toko yang menjual perlengkapan kendaraan ilegal,” tegas pihak LIRA Kalbar.
Selain persoalan keamanan dan ketertiban, LIRA Kalbar juga menyinggung pelayanan birokrasi yang dianggap masih sering mempersulit masyarakat, termasuk dalam pengurusan balik nama sertifikat dan administrasi lainnya.
“Pemerintah itu tugasnya melayani masyarakat, bukan mempersulit. Polisi juga harus hadir memberi rasa aman dan pelayanan yang baik kepada rakyat,” lanjutnya.
Menurut LIRA Kalbar, negara harus menyadari bahwa roda pemerintahan berjalan dari pajak yang dibayar masyarakat. Karena itu, pelayanan kepada rakyat seharusnya menjadi prioritas utama seluruh aparatur negara.
“Bayangkan kalau seluruh rakyat Indonesia berhenti bayar pajak, apa yang terjadi dengan negara ini? Karena itu pemerintah dan aparat harus benar-benar bekerja untuk rakyat,” pungkasnya.
LIRA Kalbar berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dapat meningkatkan pengawasan, memperketat penindakan terhadap pelanggaran jalanan, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara di tengah kehidupan sehari-hari.
Editor : Tim. Redaksi| Sumber : LIRA Kalbar | Penulis : Totas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar