Dugaan praktik penyalahgunaan BBM subsidi di Kalimantan Barat kembali menjadi sorotan publik. Berbagai informasi yang beredar di tengah masyarakat mulai mengarah pada adanya jaringan terorganisir yang diduga memainkan distribusi solar subsidi untuk kepentingan bisnis tertentu, termasuk aktivitas industri dan pertambangan.
Praktik yang diduga terjadi di lapangan disebut melibatkan berbagai modus, mulai dari pengisian berulang menggunakan kendaraan modifikasi, penimbunan BBM, hingga distribusi yang tidak tepat sasaran. Kondisi ini memicu keresahan masyarakat karena BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat kecil justru diduga dimanfaatkan untuk keuntungan kelompok tertentu.
Sorotan publik semakin tajam setelah beredarnya rekaman video kendaraan pengangkut BBM di kawasan jalan tanah merah yang diduga mengarah ke area aktivitas tambang. Masyarakat meminta aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan menyeluruh agar tidak hanya pelaku lapangan yang diproses, tetapi juga pihak yang diduga menjadi pengendali jaringan distribusi ilegal tersebut.
Ketua Umum Perkumpulan Aliansi Pers Bumi Khatulistiwa Kalimantan Barat, M. Budiyanto, turut angkat bicara terkait persoalan itu. Ia menilai dugaan penyalahgunaan BBM subsidi tidak boleh dianggap persoalan biasa karena menyangkut hak masyarakat dan potensi kerugian negara.
Menurutnya, apabila benar terdapat praktik distribusi ilegal hingga suplai ke aktivitas tambang, maka aparat penegak hukum harus berani mengusut sampai ke tingkat paling atas tanpa pandang bulu.
“BBM subsidi ini uang negara yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil. Kalau ada dugaan permainan hingga mengalir ke aktivitas industri atau tambang, maka harus dibongkar secara menyeluruh. Jangan hanya sopir atau pekerja lapangan yang diproses, tetapi aktor utamanya juga harus diungkap,” tegas M. Budiyanto.
Ia juga meminta pihak Pertamina melakukan evaluasi internal secara serius dan membuka transparansi distribusi BBM subsidi di wilayah Kalbar agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Selain itu, Budiyanto mendesak aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung RI melalui Jampidsus, untuk turun langsung apabila ditemukan indikasi kerugian negara dan keterlibatan oknum tertentu dalam skala besar.
“Kalau memang ada mafia BBM subsidi di Kalbar, maka harus ditindak tegas. Negara tidak boleh kalah dengan kelompok yang mencari keuntungan dari hak rakyat,” tambahnya.
Masyarakat kini berharap adanya langkah nyata dari aparat penegak hukum untuk membongkar dugaan jaringan mafia BBM subsidi hingga ke akar-akarnya, termasuk menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan oknum dalam rantai distribusi BBM di Kalimantan Barat.
Editor : Tim Redaksi | Sumber : APBK | Penulis : Totas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar