Krisis air bersih melanda wilayah Pontianak Utara. Selama tiga hari terakhir, warga di Gang Teluk Betung Dalam, Kelurahan Siantan Hilir, harus bertahan tanpa aliran air dari PDAM Tirta Khatulistiwa. Kondisi ini memicu gelombang keluhan dan kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan perusahaan daerah tersebut.
Air yang merupakan kebutuhan paling mendasar justru menghilang tanpa kepastian. Aktivitas harian warga lumpuh—mulai dari mandi, mencuci hingga memasak. Tidak sedikit warga yang akhirnya terpaksa merogoh kocek tambahan demi membeli air bersih dari luar.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya.
“Sudah tiga hari air mati total. Kami dipaksa cari solusi sendiri. Ini sangat merugikan,” ujarnya dengan nada kesal.
Pihak PDAM diketahui menyampaikan bahwa gangguan terjadi akibat masalah kelistrikan di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Selat Panjang. Namun, penjelasan tersebut dinilai tidak cukup oleh warga. Pasalnya, hingga kini belum ada kepastian kapan distribusi akan kembali normal.
Yang lebih disorot, tidak adanya langkah darurat dari PDAM untuk membantu masyarakat terdampak. Tidak terlihat distribusi air menggunakan mobil tangki maupun solusi alternatif lainnya.
“Kalau memang ada gangguan, itu bisa dimaklumi. Tapi tiga hari tanpa solusi? Ini menunjukkan ketidaksiapan. Harusnya ada langkah cepat,” tambah warga lainnya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai kesiapan infrastruktur dan manajemen pelayanan PDAM Tirta Khatulistiwa. Sebagai penyedia layanan publik vital, PDAM seharusnya memiliki sistem tanggap darurat yang sigap dan terukur.
Ironisnya, di saat pelanggan diwajibkan disiplin membayar tagihan, pelayanan justru dinilai jauh dari kata maksimal.
“Kalau telat bayar ada sanksi. Tapi kalau air mati berhari-hari, siapa yang bertanggung jawab?” keluh warga.
Ketua Harian FBN-RI Kota Pontianak, Edi Samat, turut angkat bicara dan memberikan kritik tegas terhadap kondisi ini.
Menurutnya, apa yang terjadi bukan sekadar gangguan teknis, melainkan cerminan lemahnya sistem pelayanan publik.
“Air bersih adalah hak dasar masyarakat. Tidak boleh ada alasan pembiaran. Jika gangguan sampai berhari-hari tanpa solusi konkret, itu menunjukkan lemahnya manajemen dan tanggung jawab pelayanan.”
Ia juga menegaskan bahwa PDAM harus segera melakukan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi teknis maupun manajemen krisis.
“PDAM tidak boleh hanya memberi penjelasan, tapi harus hadir dengan solusi. Mobil tangki, distribusi darurat, dan komunikasi terbuka itu wajib. Jangan sampai masyarakat dibiarkan menderita.”
Lebih lanjut, Edi Samat meminta agar pemerintah daerah ikut turun tangan melakukan pengawasan ketat.
“Kalau pelayanan publik seperti ini terus dibiarkan, kepercayaan masyarakat akan runtuh. Pemerintah harus hadir, jangan tutup mata.”
Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi PDAM Tirta Khatulistiwa. Transparansi informasi, kecepatan penanganan, serta solusi nyata di lapangan menjadi tuntutan utama masyarakat.
Jika tidak segera dibenahi, bukan hanya krisis air yang akan terjadi, tetapi juga krisis kepercayaan publik.
Air adalah kebutuhan hidup—bukan sekadar layanan. Dan ketika air berhenti mengalir, kepercayaan masyarakat pun ikut mengering.
Editor : Tim Redaksi | Sumber : FBN Kota | Penulis : M. Tohir
Tidak ada komentar:
Posting Komentar