Narasi tentang dugaan “makar” kembali mengemuka di ruang publik, digaungkan oleh sejumlah pihak pasca dinamika politik yang memanas. Tudingan ini pun memantik perdebatan luas: apakah benar ada ancaman serius terhadap negara, atau sekadar ekspresi kekecewaan politik dari pihak yang kalah?
Dalam beberapa waktu terakhir, istilah makar kerap muncul dalam pernyataan publik, baik di media sosial maupun dalam forum diskusi. Namun, hingga kini belum terlihat adanya bukti konkret yang mengarah pada upaya sistematis untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.
Pengamat politik menilai, penggunaan istilah makar harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis fakta hukum, bukan sekadar opini atau sentimen.
“Makar itu memiliki definisi hukum yang jelas. Tidak bisa setiap kritik atau ketidakpuasan politik langsung dilabeli makar,” ujar salah satu analis politik di Kalimantan Barat.
Di sisi lain, sebagian masyarakat melihat narasi ini sebagai bagian dari eskalasi konflik politik pasca kontestasi. Kekalahan dalam proses demokrasi kerap meninggalkan residu emosi, yang kemudian berkembang menjadi tuduhan-tuduhan serius tanpa dasar kuat.
“Kalau tidak ada bukti, ini bisa berbahaya. Bisa memecah belah masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi,” ujar seorang tokoh masyarakat di Pontianak.
Hingga saat ini, aparat penegak hukum belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait adanya indikasi makar yang dimaksud. Situasi ini menimbulkan pertanyaan, apakah narasi yang berkembang benar-benar berdasar atau hanya bagian dari propaganda politik.
Pakar hukum menegaskan, tuduhan makar bukan perkara ringan. Dalam hukum pidana Indonesia, makar mengandung unsur niat dan tindakan nyata untuk menggulingkan kekuasaan yang sah. Tanpa dua unsur tersebut, tuduhan tersebut dinilai tidak berdasar.
Masyarakat pun diimbau untuk lebih bijak dalam menyikapi isu yang berkembang. Di tengah derasnya arus informasi, penting untuk memilah antara fakta dan opini, serta tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum terverifikasi.
Di tengah situasi ini, publik berharap agar semua pihak menahan diri dan tidak memperkeruh suasana dengan tuduhan yang berpotensi menyesatkan. Demokrasi yang sehat menuntut kedewasaan dalam menerima hasil serta menjunjung tinggi hukum dan fakta.
Apakah ini benar makar, atau hanya gema kebencian politik? Jawabannya masih menunggu bukti, bukan sekadar narasi
Editor : Tim Redaksi | Karya : Totas
