TerasIndonesiaNews.com - Pontianak, 05 Februari 2026
PONTIANAK – Publik Kalimantan Barat dikejutkan dengan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mengungkap adanya potensi ketidakefisienan anggaran daerah sebesar Rp367,68 miliar. Angka fantastis ini memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat yang menuntut perbaikan sistematis dan audit mendalam.
Dalam Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025, BPKP Kalbar menggarisbawahi beberapa titik lemah dalam tata kelola keuangan Pemprov Kalbar, di antaranya:
Optimalisasi Pendapatan: Belum maksimalnya penggalian potensi penerimaan daerah.
Efisiensi Belanja: Adanya pengeluaran yang dinilai kurang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Sistem Perencanaan: Perlunya sinkronisasi yang lebih kuat agar program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Desakan Penegakan Hukum
Gerakan Masyarakat (Gema) Kalbar, Adi Caniago, merespons temuan ini dengan nada tegas. Menurutnya, potensi kerugian atau ketidakefisienan dalam skala ratusan miliar bukan sekadar masalah administrasi biasa, melainkan indikasi adanya celah penyimpangan.
"Kami mencium adanya ketidakberesan. Jika potensi efisiensi mencapai ratusan miliar namun didiamkan, ini adalah kerugian bagi rakyat. Aparat penegak hukum tidak boleh hanya menonton; mereka harus masuk dan menyelidiki apakah ada unsur kesengajaan atau maladministrasi di sana," ujar Adi.
Langkah Evaluasi ke Depan
Pihak BPKP sendiri menyarankan agar Pemerintah Provinsi segera melakukan penguatan koordinasi lintas sektor. Meskipun tidak langsung melabeli temuan ini sebagai tindak pidana korupsi, BPKP menekankan bahwa lemahnya pengawasan dan perencanaan adalah pintu masuk utama bagi pemborosan anggaran.
Tantangan bagi Pemprov Kalbar saat ini adalah membuktikan komitmen transparansi mereka melalui evaluasi total terhadap sistem penganggaran agar dana publik benar-benar terserap secara profesional dan tepat sasaran.
Editor : Tim Teras Indonesia News|Sumber : GEMA KALBAR|Penulis : Ichal
