Pontianak – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Barat mengungkap adanya potensi ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran daerah yang nilainya mencapai sekitar Rp367,68 miliar. Temuan tersebut berkaitan dengan peluang optimalisasi penerimaan, efisiensi belanja, serta upaya penyelamatan keuangan negara dan daerah.
Hal ini disampaikan dalam Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Kantor Gubernur Kalbar beberapa waktu lalu.
Kepala BPKP Kalbar, Rudy M. Harahap, menjelaskan bahwa salah satu perhatian penting adalah pada aspek perencanaan dan penganggaran daerah. Berdasarkan evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran tahun 2025, secara nasional terdapat rata-rata 74,74 persen intervensi sektoral yang berisiko tidak efektif dalam mendukung tujuan pembangunan nasional.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan pengawasan serta koordinasi lintas sektor agar penggunaan anggaran daerah benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
BPKP juga merekomendasikan pembentukan Forum Governansi Daerah dengan mengoptimalkan peran Forkopimda Plus sebagai forum strategis yang berfungsi memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah berjalan secara akuntabel dan efektif.
Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan bahwa temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa laporan BPKP bukan sekadar dokumen administratif, melainkan gambaran kondisi nyata di lapangan yang perlu segera ditindaklanjuti.
“Kami akan segera melakukan langkah-langkah perbaikan berdasarkan rekomendasi yang diberikan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim invistigasi Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kalimantan Barat, Totas, menilai temuan tersebut harus dipandang sebagai peringatan serius bagi tata kelola keuangan daerah.
Menurut Totas, potensi anggaran yang tidak efektif hingga ratusan miliar rupiah bukan persoalan kecil yang bisa dianggap sepele.
“Ini bukan sekadar kesalahan kecil. Temuan sebesar ini harus menjadi perhatian serius semua pihak. Namun kita juga tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa ini bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam bekerja,” ujarnya.
Totas menambahkan, temuan tersebut bisa saja terjadi karena lemahnya perencanaan, koordinasi program, maupun kurang optimalnya pengawasan dalam proses penganggaran.
“Yang terpenting sekarang adalah bagaimana pemerintah daerah melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem pengelolaan anggaran agar lebih profesional, transparan, dan tepat sasaran. Jangan sampai kejadian seperti ini terus berulang,” tegasnya.
LIRA Kalbar juga mendorong agar seluruh perangkat daerah meningkatkan kualitas perencanaan program serta memperkuat pengawasan internal agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Barat.
Editor : Tim Teras Indonesia News|Sumber : Tim|Penulis : Edi Samat
