• Jelajahi

    Copyright © Teras Indonesia News
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    GNTV INDONESIA

    Iklan

    Logo

    Solar Siluman Berkedok Industri, LIRA Kalbar Tantang APH Bongkar Jaringan

    Teras Indonesia News
    Dibaca: ...
    Last Updated 2026-03-23T02:40:02Z

    TerasIndonesiaNews.com - Pontianak Kalimantan Barat | Senin, 23 Maret 2026

    Praktik dugaan penyalahgunaan BBM subsidi kembali menjadi sorotan publik. Isu mengenai “solar siluman” yang diduga berkedok kebutuhan industri mencuat setelah muncul pengakuan dan bantahan dari pihak yang disebut-sebut terlibat.


    Dede Fahrudin membantah keras tudingan bahwa perusahaannya terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Ia menegaskan bahwa perusahaannya, PT Atha Bumi Khatulistiwa, hanya berperan sebagai transportir dan bukan agen penjual BBM. Menurutnya, distribusi BBM yang dilakukan sepenuhnya digunakan untuk mendukung operasional PLTD milik PLN dan berasal dari pasokan resmi Pertamina.


    Namun di sisi lain, muncul kejanggalan. Pihak Pertamina justru mengakui adanya penurunan penjualan solar industri. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya pergeseran konsumsi ke jalur tidak resmi atau praktik penyalahgunaan BBM subsidi yang semakin masif.


    Menanggapi hal ini, LIRA Kalimantan Barat angkat bicara. Mereka menilai persoalan ini bukan lagi kasus biasa, melainkan indikasi kuat adanya jaringan yang sudah terstruktur dan mengakar.


    “Pertanyaannya sekarang, beranikah APH mengungkap dan menangkap jaringan ini? Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Semua sudah merasa, bahkan bisa dibilang sudah ‘kenyang’ dengan praktik seperti ini,” tegas perwakilan LIRA Kalbar.


    LIRA juga menyoroti bahwa jika benar terjadi penurunan konsumsi BBM industri resmi, maka sangat mungkin ada aliran BBM subsidi yang diselewengkan untuk kepentingan industri secara ilegal.


    Menurut mereka, praktik ini tidak mungkin berjalan tanpa adanya keterlibatan banyak pihak, mulai dari oknum distribusi hingga pengawasan yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan langkah serius dan transparan dari Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas dugaan ini.


    “Ini bukan hanya soal pelanggaran aturan, tapi sudah merugikan negara dan masyarakat luas. Jika dibiarkan, praktik seperti ini akan terus berulang dan semakin sulit diberantas,” lanjutnya.


    Kasus ini kini menjadi ujian bagi aparat penegak hukum dalam menunjukkan komitmen terhadap pemberantasan mafia BBM di daerah. Publik menunggu, apakah jaringan yang diduga telah lama beroperasi ini benar-benar akan dibongkar, atau justru kembali menguap tanpa kejelasan.


    Editor : Tim Redaksi | Sumber : Tim | Penulis : Edi Samat

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini