Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tenaga kerja di lingkungan kedinasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menjadi sorotan publik. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat, praktik tidak terpuji ini diduga masih terjadi dan melibatkan oknum tertentu dengan mengatasnamakan kepentingan pribadi maupun kelompok.
Masyarakat mengungkapkan bahwa untuk dapat masuk bekerja di salah satu dinas, khususnya di sektor Sumber Daya Air (SDA), terdapat permintaan sejumlah uang dengan nominal yang bervariasi, berkisar antara Rp15 juta hingga Rp30 juta. Kondisi ini dinilai sangat meresahkan dan mencederai prinsip keadilan serta transparansi dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
Selain itu, proses pembukaan lowongan kerja disebut hanya bersifat formalitas. Nama-nama calon pekerja diduga telah ditentukan sebelumnya oleh pihak internal, sehingga menutup peluang bagi masyarakat umum yang ingin bersaing secara sehat dan profesional.
Fenomena ini memunculkan kekecewaan di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang telah menempuh pendidikan tinggi namun kesulitan memperoleh pekerjaan akibat praktik yang tidak adil. Masyarakat menilai, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan berdampak buruk terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) serta memperkuat budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Masyarakat juga mendesak kepada Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia, serta kementerian terkait, untuk segera melakukan evaluasi dan peninjauan terhadap sistem rekrutmen di lingkungan kedinasan. Langkah tegas dinilai penting guna memastikan proses seleksi berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik pungli.
Selain itu, harapan juga disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap seluruh proses penerimaan tenaga kerja di setiap dinas, khususnya di tingkat wilayah kota administrasi.
Masyarakat menginginkan adanya sistem rekrutmen yang adil, terbuka, dan berbasis kompetensi, sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja tanpa harus melalui praktik suap. Transparansi dan persaingan sehat menjadi kunci utama dalam membangun SDM yang unggul dan berintegritas.
Jika praktik pungli terus terjadi, maka cita-cita Indonesia maju akan sulit tercapai, karena kesempatan kerja justru dikuasai oleh kepentingan tertentu, bukan berdasarkan kemampuan dan kualitas individu.
Sebagai penutup, masyarakat berharap pemerintah dapat bertindak cepat dan tegas untuk memberantas praktik pungli dalam rekrutmen kedinasan, demi terciptanya pemerintahan yang bersih serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Editor : Tim Redaksi | Sumber : Masyarakat | Penulis : Sanjaya
