PONTIANAK, TERAS INDONESIA NEWS||Rencana kedatangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) KH. Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq ke Kalimantan Barat batal terlaksana setelah muncul penolakan dari sebagian pihak. Namun, polemik semakin meluas setelah Bupati Kubu Raya disebut menyampaikan bahwa penolakan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari Badan Intelijen Negara (BIN).
Pernyataan itu mendapat tanggapan serius dari berbagai kalangan, termasuk Ketua Ksatria Bela Negara Kalimantan Barat, Totas MRG, yang menilai langkah sang bupati tidak bijak dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik.
“Kami sangat menyayangkan pernyataan Bupati Kubu Raya yang membawa-bawa nama BIN dalam alasan penolakan kedatangan Gus Muwafiq. Ada hal-hal yang tidak boleh disampaikan secara serampangan di depan khalayak umum, apalagi menyangkut lembaga strategis negara,” ujar Totas di Pontianak, Minggu (9/11/2025).
Menurut Totas, BIN merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi intelijen dan pengamanan dengan mekanisme kerja tertutup dan penuh kerahasiaan. Karena itu, menyebut nama BIN dalam konteks politik atau sosial tanpa dasar yang jelas dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Pernyataan seperti itu bisa menimbulkan konotasi lain di benak masyarakat. Seolah-olah BIN terlibat dalam urusan politik atau keagamaan, padahal hal itu sama sekali tidak benar dan tidak etis untuk diungkapkan tanpa dasar,” tegasnya.
Gus Muwafiq, Ulama Gusdurian yang Dikenal Moderat
Gus Muwafiq dikenal sebagai salah satu ulama Gusdurian — pengikut pemikiran dan perjuangan almarhum Presiden ke-4 RI, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kehadirannya di berbagai daerah selalu bertujuan memberikan pencerahan dan dakwah kebangsaan yang menekankan toleransi, persatuan, serta cinta tanah air.
Namun, di Kalbar, rencana kedatangannya justru memunculkan penolakan dari sebagian pihak yang menilai kehadirannya bisa memicu ketegangan sosial. Polemik ini kian berkembang setelah muncul pernyataan Bupati Kubu Raya yang menyebut “informasi BIN” sebagai alasan pembatalan kegiatan tersebut.
Pernyataan yang Tak Etis dan Perlu Diperbaiki
Totas menilai, sebagai pejabat publik, seorang bupati seharusnya berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, terutama yang berkaitan dengan lembaga negara. Sikap seperti itu, kata Totas, dapat menciptakan kebingungan publik dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan maupun aparat keamanan.
“Pejabat publik harus menjadi teladan dalam menjaga suasana kondusif di masyarakat, bukan malah menambah polemik. Kalau memang ada kekhawatiran, mestinya disampaikan dalam forum tertutup antar lembaga, bukan di depan umum,” ujarnya.
Seruan untuk Kedewasaan dan Persatuan
Ketua Ksatria Bela Negara Kalbar itu juga menyerukan agar seluruh pihak menahan diri dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum jelas kebenarannya. Ia menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kedewasaan dalam menyikapi setiap persoalan.
“Kalbar adalah daerah yang plural dan beragam. Jangan sampai ucapan pejabat justru memecah belah. Mari kita rawat keberagaman ini dengan kepala dingin dan semangat kebangsaan,” tutup Totas.
Narasumber : Totas KBN | Jurnalis : Ical
