PONTIANAK, TERAS INDONESIA NEWS||Saat pemerintah pusat dan daerah diminta menekan belanja demi efisiensi anggaran, Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan justru menuai sorotan publik karena gaya hidup dinasnya yang dinilai mewah dan tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Belum genap setahun menjabat sejak dilantik pada Februari 2025, Gubernur Norsan disebut telah mengajukan pengadaan mobil dinas baru dengan total nilai mencapai belasan miliar rupiah. Kendaraan tersebut bukan sekadar operasional, melainkan mobil kelas atas keluaran terbaru.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), proyek pengadaan kendaraan dinas Gubernur Kalbar dilakukan melalui dua instansi: Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar dan Badan Penghubung Daerah Provinsi Kalbar.
Melalui Sekretariat Daerah, tercatat pengadaan Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan senilai Rp3,57 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Kalbar.
Meski jenis kendaraan tidak dijelaskan dalam dokumen resmi, sumber internal menyebut unit tersebut adalah Mercedes-Benz S 450 Luxury Line, yang kini disebut telah berada di Pendopo Gubernur Kalbar.
Tak berhenti di situ, Norsan juga mengajukan satu unit kendaraan lain dengan pagu Rp5,69 miliar, diduga merupakan Lexus 700h Hybrid 2025. Pengadaan ini dikabarkan telah dianggarkan namun belum direalisasikan.
Untuk keperluan operasional di Jakarta, melalui Badan Penghubung Daerah Provinsi Kalbar, dianggarkan satu unit Toyota Alphard 2.5 Hybrid CVT 2025 senilai Rp3,57 miliar, dengan harga pasaran sekitar Rp1,8 miliar.
Menariknya, mobil Alphard terbaru ini bukan satu-satunya kendaraan dinas di Jakarta, karena Gubernur juga sudah difasilitasi Mercedes-Benz S 450 (2019) dan Toyota Land Cruiser 200VXR (2019).
Sumber lain menyebut, Alphard baru tersebut turut digunakan oleh Bupati Mempawah, Erlina, yang juga istri Gubernur Norsan sekaligus Ketua TP-PKK Kalbar.
Penelusuran lebih lanjut menemukan total enam paket pengadaan kendaraan dinas di lingkungan Pemprov Kalbar pada tahun anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut:
2. Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan/Jabatan (Badan Penghubung) – Rp3,57 miliar
3. Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Produk Impor) – Rp3,57 miliar
4. Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan – Rp2,9 miliar
5. Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan – Rp1,7 miliar
6. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus – Rp1,25 miliar
Total nilai keseluruhan pengadaan kendaraan tersebut mencapai lebih dari Rp18 miliar.
Kontras dengan Arahan Presiden
Kebijakan ini dinilai bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran yang berulang kali ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Presiden menegaskan bahwa seluruh kepala daerah harus menahan diri dari belanja konsumtif dan memprioritaskan penggunaan anggaran untuk pembangunan serta kesejahteraan rakyat.
“Setiap rupiah harus berdampak pada rakyat. Jangan habiskan anggaran untuk hal-hal seremonial atau gaya hidup pejabat,” ujar Presiden dalam salah satu arahannya di awal masa pemerintahannya.
Langkah Gubernur Norsan menuai kritik dari berbagai kalangan.
Aktivis dan LSM lokal menilai pengadaan mobil mewah tersebut tidak menunjukkan empati terhadap kondisi masyarakat Kalbar yang masih menghadapi persoalan infrastruktur rusak, ketimpangan ekonomi, dan pelayanan publik yang belum optimal.
“Kalau bicara efisiensi, pejabat harus memberi contoh, bukan justru menampilkan kemewahan di saat rakyat masih susah,” ujar seorang pemerhati kebijakan publik di Pontianak.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum memberikan klarifikasi resmi terkait alasan pengadaan kendaraan dinas dengan nilai fantastis tersebut.
Publik kini menunggu penjelasan langsung dari Gubernur Ria Norsan — apakah langkah ini merupakan kebutuhan jabatan, atau sekadar bentuk gaya hidup pejabat yang tidak sejalan dengan semangat efisiensi nasional.
Narasumber : Edi Samat | Penulis : Ical
