PONTIANAK, TERAS INDONESIA NEWS||Kinerja Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan mulai menuai sorotan publik. Sejumlah masyarakat dan organisasi menilai sang gubernur sering tidak hadir secara langsung di lapangan, sehingga berdampak pada lambatnya koordinasi dan pelaksanaan program pembangunan di berbagai daerah.
Keluhan tersebut datang dari beberapa kabupaten/kota, yang menyebut bahwa koordinasi antara pemerintah provinsi dan daerah kerap tersendat akibat minimnya kehadiran Gubernur dalam agenda publik penting. Hingga kini, belum terlihat langkah konkret dari pihak Pemerintah Provinsi untuk menjawab keresahan tersebut secara terbuka.
Ketua Harian Ksatria Bela Negara, Edi Samat, menegaskan bahwa ketidakhadiran seorang kepala daerah dalam dinamika pemerintahan dapat memicu efek domino terhadap pelayanan publik.
“Apabila pimpinan tertinggi di tingkat provinsi tidak aktif secara fisik maupun riil dalam memimpin, dampaknya langsung terasa di masyarakat — mulai dari pelaksanaan program, pelayanan publik, hingga akselerasi pembangunan,” ujar Edi Samat.
Ia menambahkan, pihaknya berharap Gubernur Ria Norsan menunjukkan komitmen kepemimpinan yang nyata, bukan sekadar melalui pernyataan politik atau kunjungan seremonial, melainkan melalui kehadiran langsung dan respons cepat di lapangan.
Ria Norsan resmi dilantik sebagai Gubernur Kalbar periode 2025–2030 pada 20 Februari 2025, setelah memenangkan Pilkada Kalbar. Namun, delapan bulan sejak pelantikan, belum banyak kebijakan strategis atau inisiatif besar yang terlihat berjalan secara konkret dan terukur di mata publik.
Sejauh ini, pemberitaan media masih berkutat pada agenda administratif dan kegiatan seremonial, sementara realitas pembangunan daerah terkesan stagnan.
Belum ada klarifikasi resmi dari pihak Pemprov Kalbar maupun Gubernur Ria Norsan sendiri terkait kritik “sering tak ada di tempat” tersebut.
Sebagai catatan tambahan, Ria Norsan juga diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus yang berkaitan dengan masa jabatannya saat menjadi Bupati Mempawah.
Sejumlah pihak menyerukan agar Gubernur Kalbar segera melakukan langkah konkret berikut:
1. Menetapkan agenda kunjungan kerja rutin ke seluruh kabupaten/kota dan membuka akses publik terhadap hasilnya.
2. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah agar pelayanan publik tidak terganggu oleh absennya pimpinan.
3. Menyampaikan laporan kinerja secara transparan agar masyarakat dapat memantau langsung progres pembangunan.
4. Memperkuat kehadiran di lapangan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan daerah.
Sorotan terhadap Gubernur Ria Norsan bukan sekadar persoalan personal, melainkan menyangkut fungsi fundamental pemerintahan daerah dalam melayani masyarakat.
Apabila kritik ini tidak segera direspons dengan tindakan nyata, reputasi Pemerintah Provinsi Kalbar berpotensi menurun, sementara masyarakat semakin menuntut hasil konkret, bukan janji politik.
Sumber: Edi Samat Penulis: Faisal: Editor: Bima
