Sorotan terhadap dugaan korupsi proyek jalan Sebukit Rama–Sederam di Kabupaten Mempawah terus menguat. Sejumlah elemen pemuda dan organisasi masyarakat di Kalimantan Barat mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar bersikap tegas, terbuka, dan tidak menggantung persoalan yang kini menjadi perhatian publik.
Aliansi Generasi Muda Dayak Kalimantan Barat dalam pernyataan sikapnya meminta KPK tidak bermain “abu-abu” dalam menangani persoalan dugaan korupsi proyek jalan tersebut. Mereka menilai, lembaga antirasuah harus memberikan kepastian hukum secara jelas kepada masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah diskusi bersama sejumlah pemuda di Kota Pontianak. Dalam penyampaiannya, perwakilan aliansi menegaskan bahwa publik membutuhkan kejelasan, bukan spekulasi yang berkepanjangan.
“Kalau memang ada pelanggaran, katakan ada pelanggaran. Kalau memang tidak ada, katakan tidak ada. Jangan sampai persoalan ini terus menggantung dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” ujar salah satu perwakilan aliansi.
Mereka juga menilai bahwa ketegasan KPK penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Menurut mereka, sikap yang tidak jelas justru berpotensi menimbulkan berbagai asumsi liar di ruang publik.
Hal senada juga disampaikan oleh LIRA Kalimantan Barat. LIRA Kalbar meminta KPK tetap lurus dan objektif dalam menangani setiap persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan dugaan korupsi penggunaan uang negara.
Menurut LIRA Kalbar, penanganan perkara harus berdasarkan fakta, data, dan prinsip keadilan, bukan opini ataupun kepentingan tertentu. Mereka menegaskan bahwa KPK harus mampu menjaga marwah hukum sekaligus menjaga nama baik pribadi-pribadi yang terseret dalam isu tersebut.
“KPK harus tegas dan jangan bersikap abu-abu. Katakan yang sebenarnya. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Jangan membiarkan persoalan berlarut-larut tanpa kepastian yang jelas,” tegas perwakilan LIRA Kalbar.
LIRA Kalbar juga mengingatkan bahwa setiap proses hukum harus dijalankan secara profesional agar tidak menimbulkan kesan adanya pembiaran ataupun penghakiman opini di tengah masyarakat.
Menurut mereka, kepastian hukum merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat.
Hingga kini, persoalan dugaan korupsi proyek jalan di Kabupaten Mempawah masih menjadi perhatian berbagai kalangan masyarakat dan terus memunculkan beragam tanggapan publik.
Editor : Tim Redaksi | Sumber : LIRA Kalbar | Penulis : Ical
Tidak ada komentar:
Posting Komentar