Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama Pemerintah Kabupaten Sanggau memperkuat sinergi dalam percepatan penetapan batas wilayah administrasi antar-daerah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penetapan Batas Daerah yang digelar di Kantor Bupati Sanggau, Jumat (8/5/2026).
Bupati Alexander Wilyo mengatakan, kunjungannya ke Kabupaten Sanggau bertujuan mengajak pemerintah daerah setempat untuk bersama-sama menghadap Menteri Dalam Negeri guna mempercepat penetapan resmi batas wilayah antara Ketapang dan Sanggau.
Menurutnya, segmen tapal batas kedua daerah sebenarnya telah disepakati sejak tahun 2021. Namun hingga kini, penetapan resmi masih menunggu regulasi dari Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
“Untuk segmen tapal batas itu sendiri sebelumnya sudah dilakukan kesepakatan tahun 2021, namun sampai hari ini belum ditetapkan karena garis batas ini penetapannya menggunakan Permendagri,” ujarnya usai rapat koordinasi.
Alexander menegaskan, kepastian batas wilayah sangat penting demi memberikan kepastian hukum serta mencegah potensi persoalan administrasi pemerintahan di lapangan.
Ia juga memastikan bahwa penetapan batas administrasi tidak akan memengaruhi hak kepemilikan masyarakat lintas daerah.
“Terkait perdata misalnya, itu tidak berubah. Orang Sanggau boleh punya tanah di Ketapang, begitu juga sebaliknya,” tegasnya.
Lebih lanjut, kedua pemerintah daerah telah sepakat melakukan kunjungan bersama ke Kementerian Dalam Negeri pada pertengahan Juni hingga Juli 2026 guna mempertegas dan mempercepat penetapan garis batas wilayah Ketapang–Sanggau.
“Kita ingin ada kepastian hukum agar tidak ada gesekan-gesekan dari pihak-pihak yang memanfaatkan situasi yang belum ditetapkan garis batas ini,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Susana Herpena menyambut baik langkah koordinasi tersebut. Ia menyebut percepatan penetapan batas wilayah menjadi bagian penting dalam penyelesaian dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kedua daerah yang masih berproses di Kemendagri.
“Ini penting karena menyangkut administrasi kedua wilayah yang harus ditetapkan oleh Permendagri,” ujarnya.
Susana juga memastikan bahwa penetapan garis batas administrasi tidak akan mengganggu wilayah budaya maupun adat masyarakat di kedua daerah.
“Ini hanya soal administrasi saja yang memang harus kita selesaikan,” tutupnya.
Editor : Tim Redaksi | Sumber Prokopim | Penulis : Bima
Tidak ada komentar:
Posting Komentar