TerasIndonesiaNews.com - Kalbar, 31 Maret 2026
Rencana pembangunan rumah dinas Bupati Mempawah senilai Rp15 miliar kembali menuai sorotan tajam dari publik. Di tengah kondisi masyarakat yang masih bergelut dengan berbagai persoalan mendasar, kebijakan tersebut dinilai tidak mencerminkan skala prioritas yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Aliansi Pemuda Mahasiswa Masyarakat Bersatu secara tegas menyuarakan penolakan terhadap rencana tersebut. Mereka menilai, anggaran sebesar itu seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sorotan juga datang dari LIRA Kalimantan Barat (LIRA Kalbar). Dalam pernyataannya, LIRA menegaskan bahwa seorang pejabat publik seharusnya memiliki kepekaan terhadap kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.
“Pejabat itu harus peka, bukan pekak. Harus mampu mendengar dan menyerap apa yang benar-benar menjadi kebutuhan mendesak masyarakat, bukan justru mengabaikannya,” tegas perwakilan LIRA Kalbar.
Menurut LIRA, kebijakan pembangunan rumah dinas dengan nilai fantastis di saat kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah daerah. Hal ini berpotensi merusak kepercayaan publik jika tidak disikapi dengan bijak dan transparan.
Lebih lanjut, LIRA Kalbar menekankan bahwa arah pembangunan seharusnya selaras dengan cita-cita bangsa, yakni menciptakan negara yang kuat dengan masyarakat yang makmur. Untuk mencapai hal tersebut, kebijakan anggaran harus berorientasi pada kepentingan rakyat banyak, bukan pada kebutuhan yang bersifat simbolik atau elitis.
Sebagai bentuk keseriusan, audiensi dijadwalkan akan digelar pada Rabu, 1 April 2026 pukul 09.00 WIB di Kantor Bupati Mempawah. Pertemuan ini diharapkan menjadi ruang terbuka untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kejelasan atas kebijakan yang dinilai kontroversial tersebut.
Publik kini menanti, apakah pemerintah daerah akan mendengar suara rakyat atau tetap berjalan dengan kebijakan yang dinilai jauh dari rasa empati. Jika tidak, bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat akan terus tergerus oleh keputusan-keputusan yang dianggap tidak berpihak pada realitas di lapangan.
Editor : Tim Teras Indonesia News|Sumber : LIRA|Penulis : Ical
