Pontianak – Dampak konflik yang terjadi antara Iran dan Israel mulai dirasakan di berbagai sektor, termasuk potensi terganggunya distribusi energi dunia. Kondisi tersebut turut menimbulkan kekhawatiran di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, terkait kemungkinan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM).
Menanggapi situasi tersebut, Ketua Ksatria Bela Negara Kalimantan Barat, TOTAS, meminta aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM di daerah. Ia menilai kondisi global yang tidak stabil kerap dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menimbun BBM demi keuntungan pribadi.
Menurut TOTAS, apabila kelangkaan BBM benar-benar terjadi di tengah masyarakat, maka pemerintah dan aparat harus memastikan bahwa kondisi tersebut bukan disebabkan oleh praktik penimbunan yang disengaja.
“Situasi seperti ini sangat rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu kami meminta kepada Polda Kalbar agar dapat bertindak tegas terhadap orang-orang yang sengaja menimbun BBM demi keuntungan pribadi,” ujar TOTAS dalam keterangannya.
Ia juga mendorong agar aparat kepolisian bersama instansi terkait melakukan sidak atau inspeksi mendadak di sejumlah titik yang dianggap rawan, seperti gudang penyimpanan, pangkalan BBM, maupun tempat-tempat yang diduga menjadi lokasi penimbunan.
Menurutnya, langkah tersebut penting dilakukan agar apabila memang terjadi kelangkaan BBM, situasi tersebut tidak semakin diperparah oleh tindakan spekulan yang memanfaatkan keadaan.
“Kami berharap aparat dapat turun langsung melakukan sidak di tempat-tempat tertentu. Hal ini penting agar kondisi di masyarakat tetap kondusif dan tidak menimbulkan gejolak yang tidak kita inginkan,” tegasnya.
TOTAS juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Ia menilai stabilitas distribusi energi sangat penting untuk menjaga aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat tetap berjalan normal.
Sementara itu, masyarakat berharap pemerintah dan aparat keamanan dapat memastikan distribusi BBM berjalan lancar serta menindak tegas setiap praktik penimbunan yang dapat merugikan kepentingan publik.
Editor : Tim Teras Indonesia News|Sumber : KBN Kalbar|Penulis : Ichal
