Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah menjadi salah satu kebijakan strategis dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak dan menekan angka stunting di Indonesia. Namun, di tengah pelaksanaannya, muncul berbagai tanggapan dari masyarakat, termasuk dari Dewan Pimpinan Wilayah Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kalimantan Barat.
TOTAS LIRA Kalbar menilai bahwa secara prinsip, program MBG memiliki tujuan yang baik dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Menurutnya, asupan gizi yang cukup sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang generasi muda serta meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar.
“Kalau kita bicara substansi, makan bergizi gratis adalah program yang sangat mulia. Anak-anak kita memang membutuhkan perhatian serius dalam hal gizi. Ini investasi jangka panjang bagi bangsa,” ujarnya.
Namun demikian, TOTAS LIRA Kalbar menegaskan bahwa pertanyaan besar yang harus dijawab adalah apakah pelaksanaan program ini sudah tepat sasaran dan sepadan dengan anggaran yang digelontorkan.
Menurutnya, dengan nilai anggaran yang sangat besar, pemerintah harus memastikan adanya transparansi, pengawasan ketat, serta sistem distribusi yang akuntabel.
“Sepadan atau tidaknya program ini tergantung pada hasil nyata di lapangan. Apakah benar mampu menurunkan angka stunting? Apakah kualitas makanannya sesuai standar? Ini yang harus dievaluasi secara berkala,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari harga kebutuhan pokok yang fluktuatif hingga persoalan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM. Karena itu, TOTAS LIRA Kalbar mempertanyakan apakah program MBG harus tetap berjalan penuh, atau perlu dilakukan jeda sementara untuk evaluasi menyeluruh.
“Jangan sampai program yang niatnya baik justru membuka celah baru bagi praktik korupsi yang lebih sistematis. Dengan anggaran besar dan distribusi luas, potensi penyimpangan tentu ada jika pengawasan lemah,” katanya.
TOTAS LIRA Kalbar mendorong pemerintah agar tidak sekadar menjalankan program, tetapi juga membangun sistem pengawasan yang melibatkan publik, lembaga pengawas, serta unsur masyarakat sipil. Transparansi anggaran dan keterbukaan data penerima manfaat dinilai penting agar program ini benar-benar memberikan dampak signifikan.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa penghentian total bukanlah solusi utama, melainkan evaluasi dan perbaikan sistem.
“Kalau memang manfaatnya terbukti besar dan tepat sasaran, tentu harus tetap dilanjutkan. Tapi jika ditemukan banyak kelemahan, evaluasi bahkan jeda sementara bisa menjadi opsi untuk pembenahan,” pungkasnya.
Program MBG kini menjadi sorotan publik sebagai kebijakan dengan anggaran besar dan dampak luas. Masyarakat pun berharap agar kebijakan tersebut benar-benar membawa manfaat nyata bagi generasi penerus bangsa, bukan sekadar program populis tanpa hasil terukur.
Editor : Tim Redaksi | Sumber : LIRA Kalbar | Penulis : Ical
