Janji manis penegakan hukum terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kalimantan Barat kini kembali ditagih. Meski Kapolda Kalbar, Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto, telah berulang kali menyatakan komitmennya dalam konferensi pers akhir tahun 2025 untuk menyikat habis illegal mining, fakta di lapangan menunjukkan realitas yang bertolak belakang.
Ekosistem Hancur, Hukum Mandul?
Aktivitas PETI dilaporkan masih marak terjadi di berbagai wilayah strategis, mulai dari Kabupaten Sintang, Bengkayang, Landak, Sekadau, Kapuas Hulu, Sanggau, hingga Ketapang. Dampaknya pun kian mengerikan: ekosistem alam rusak parah, gunung dan hutan digunduli, serta aliran sungai yang semakin dangkal akibat sedimentasi limbah tambang.
Kritik tajam pun berdatangan dari berbagai elemen masyarakat. Salah satu warga, Evan, menilai penindakan selama ini masih bersifat "tebang pilih".
"Masyarakat kecil di bawah yang banyak ditindak dan ditangkap, tapi bos penampung emasnya tidak pernah tersentuh hukum," ujarnya kecewa.
Sorotan Tajam Ksatria Bela Negara Kalbar
Menanggapi situasi ini, Ketua Ksatria Bela Negara Kalbar turut angkat bicara dengan nada keras. Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum (APH) tidak boleh hanya sekadar beretorika atau melakukan pencitraan di media massa.
"Kami minta Kapolda Kalbar dan jajarannya jangan cuma retorika atau 'omon-omon' saja di media. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, tidak peduli siapa pun di belakangnya," tegas Ketua Ksatria Bela Negara Kalbar.
Ia juga menyoroti adanya indikasi kuat keterlibatan oknum aparat yang menjadi "tameng" atau beking bagi para pelaku PETI. Dugaan inilah yang disinyalir menjadi penyebab bocornya setiap rencana operasi penindakan, sehingga para pekerja di lapangan selalu berhasil lolos atau mengetahui kedatangan petugas lebih awal.
Tuntutan Keadilan
Senada dengan itu, tokoh masyarakat lainnya, Ossie, menyatakan bahwa permasalahan PETI memang sulit diberantas selama oknum aparat masih bermain di belakang layar. Masyarakat kini menuntut bukti nyata, bukan sekadar pernyataan di depan kamera.
Jika instruksi Presiden dan Kapolri terus diabaikan oleh oknum-oknum di daerah, maka kerusakan lingkungan di Kalimantan Barat akan menjadi warisan kelam bagi generasi mendatang. Publik kini menunggu keberanian Irjen Pol. Pipit Rismanto untuk membersihkan internalnya sendiri dan menangkap para aktor intelektual serta beking kelas kakap di balik bisnis haram ini.
Editor : Tim Teras Indonesia News | Sumber : KBN | Penulis : Ical
