TerasIndonesiaNews.com - Pontianak, 19 Desember 2025
PONTIANAK — Dinamika politik daerah sejatinya tidak hanya berbicara tentang kekuasaan, tetapi juga tentang tanggung jawab moral para pemimpin terhadap masa depan masyarakat. Dalam konteks Kalimantan Barat, harmoni antara Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan demi keberlanjutan pembangunan dan stabilitas daerah.
Menurut Totas, tokoh masyarakat sekaligus aktivis kebangsaan, hubungan yang harmonis antara Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar merupakan situasi politik yang sangat ideal dan dibutuhkan saat ini. Ia menilai, keselarasan kepemimpinan di tingkat provinsi akan memberikan dampak positif yang besar terhadap efektivitas pemerintahan, percepatan pembangunan, serta kepercayaan publik.
“Ketika Gubernur dan Wakil Gubernur berjalan seiring, maka roda pemerintahan akan lebih stabil. Tidak ada energi yang terbuang untuk konflik internal, yang ada adalah fokus membangun Kalbar untuk kepentingan masyarakat luas,” ujar Totas.
Lebih lanjut, Totas menekankan bahwa perbedaan pandangan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya berkembang menjadi rivalitas berkepanjangan yang justru merugikan rakyat. Ia mengajak seluruh tokoh politik dan pemangku kepentingan di Kalimantan Barat untuk melakukan perenungan bersama, mengesampingkan kepentingan pribadi maupun kelompok demi kepentingan yang lebih besar.
“Sudah waktunya para tokoh bersatu. Mengenyampingkan hal-hal yang bersifat pribadi, ego sektoral, dan kepentingan jangka pendek. Yang harus diutamakan adalah kepentingan masyarakat dan masa depan Kalimantan Barat,” tegasnya.
Dalam pandangan Totas, stabilitas politik yang terjaga akan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebaliknya, ketegangan di internal pemerintahan hanya akan memunculkan ketidakpastian dan memperlambat berbagai program strategis daerah.
Renungan politik ini menjadi pengingat bahwa kepemimpinan sejati bukan diukur dari seberapa besar kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuan untuk bersatu, berkompromi, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya.
Kalimantan Barat membutuhkan persatuan, keteduhan, dan keteladanan dari para pemimpinnya demi terwujudnya pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berkeadaban.
Editor : Tim Teras Indonesia News|Sumber : Totas KBN|Penulis : Ical
.jpg)
