TerasIndonesiaNews.com — Jakarta, 03 Desember 2025
Audiensi dipimpin langsung oleh Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si bersama Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir, yang diterima secara resmi oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Prof. Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si. Pertemuan berlangsung hangat dan turut dihadiri , Biro Kesra dan Biro Hukum Pemprov Kalbar,Asisten 1 Kab Ketapang dan Tapem Kab Ketapang,Anggota DPRD Provinsi Kalbar Rasmidi (Ketua Komisi I), serta unsur masyarakat.
Bupati Alexander Wilyo menegaskan bahwa pemekaran merupakan kebutuhan objektif bagi percepatan pembangunan.
“Luas wilayah Ketapang mendekati satu provinsi di Jawa. Pemekaran menjadi solusi untuk memperpendek rentang kendali dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI, Wakil Bupati Jamhuri Amir menyampaikan bahwa seluruh kelengkapan administrasi dan legalitas usulan pemekaran telah dipenuhi. Ia menekankan bahwa keterbatasan infrastruktur dasar menjadi alasan kuat perlunya pemekaran untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
“Ini murni kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Komisi II DPR RI menyambut baik aspirasi tersebut dan memastikan proses akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme, termasuk tahapan daerah persiapan selama tiga tahun sebagaimana diatur dalam RPP Penataan Daerah.
Anggota DPRD Provinsi Kalbar Rasmidi, yang juga Ketua Komisi I, memberikan apresiasi atas langkah Pemkab Ketapang. Ia menegaskan bahwa jika moratorium pemekaran wilayah dibuka dan Grand Desain DOB ditetapkan, tiga DOB Ketapang berada dalam posisi paling siap.
“Kami di provinsi akan mengawal penuh usulan ini,” kata Rasmidi.
Ia juga mengapresiasi komitmen Bupati Alexander Wilyo dalam memperjuangkan pemekaran di tengah tantangan fiskal, termasuk penurunan transfer pusat hingga sekitar Rp500 miliar.
“Ketapang membutuhkan pemimpin visioner yang memikirkan kemandirian daerah,” ujarnya.
Pemkab Ketapang mengajak seluruh masyarakat mendukung dan mendoakan agar pemerintah pusat membuka ruang pemekaran secara terbatas, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata di seluruh wilayah Ketapang.
Editor: Tim Teras Indonesia News | Sumber: Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat | Penulis: Denny
