Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak, Firayanta, memberikan penjelasan resmi terkait polemik pembangunan Jembatan Darma Putra di Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, yang belakangan menjadi sorotan dan memicu penyampaian aspirasi masyarakat.
Firayanta menjelaskan bahwa secara teknis jembatan tersebut telah dirancang sesuai ketentuan untuk status jalan lingkungan. Lebar kotor jembatan mencapai sekitar 6 meter, dilengkapi trotoar di sisi kiri dan kanan masing-masing selebar 40 sentimeter. Dengan demikian, lebar bersih untuk lalu lintas kendaraan berada pada kisaran 4,8 meter hingga mendekati 5 meter, yang menurutnya masih memenuhi fungsi dan kapasitas jalan.
Ia menegaskan bahwa perbedaan persepsi di tengah masyarakat dipengaruhi oleh cara pengukuran di lapangan. Kondisi jembatan yang tidak sepenuhnya lurus dan sedikit melengkung membuat pengukuran secara visual tampak lebih sempit, meskipun secara teknis telah sesuai standar perencanaan.
Meski demikian, Firayanta menegaskan bahwa pihaknya tetap terbuka terhadap masukan masyarakat.
“Jembatan ini kita operasionalkan terlebih dahulu. Jika di lapangan ditemukan hambatan, trotoar masih bisa dibongkar dan digeser, sehingga lebar bersih jembatan dapat disesuaikan dengan kondisi jalan eksisting,” ujarnya.
Catatan Kritis atas Perencanaan Awal
Polemik ini turut memunculkan catatan kritis terkait perencanaan awal pembangunan jembatan. Sejumlah pihak menilai desain jembatan sejak awal terlalu berfokus pada standar minimal, padahal dalam tahapan perencanaan umumnya telah dilakukan survei dan pengukuran lapangan oleh tim teknis.
Menanggapi hal tersebut, Totas dari LIRA Kalimantan Barat menilai penjelasan Kepala Dinas PUPR telah disampaikan secara terbuka dan komunikatif. Namun, ia menekankan bahwa aspirasi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan riil di lapangan.
“Kalau sejak awal tim sudah turun ke lapangan, tentu kondisi eksisting jalan, arus kendaraan, dan kebutuhan jangka panjang masyarakat sudah terlihat. Maka wajar jika masyarakat hari ini menyuarakan penambahan lebar jembatan,” ujar Totas.
Menurutnya, poin penting dari penjelasan Kepala Dinas PUPR adalah adanya ruang untuk penyesuaian teknis, yang dapat menjadi pintu masuk dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat.
“Kami melihat penjelasan Kepala Dinas PUPR cukup elegan, apalagi disampaikan bahwa jembatan masih bisa disesuaikan. Intinya, masyarakat hanya menyuarakan penambahan lebar agar jembatan lebih aman, nyaman, dan sejalan dengan kondisi jalan di sekitarnya,” tambahnya.
Dorongan Aspirasi untuk Penyempurnaan
Masyarakat berharap aspirasi tersebut dapat ditindaklanjuti secara objektif dan teknis, sehingga pembangunan infrastruktur tidak hanya memenuhi standar minimal, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan jangka panjang.
Dengan komunikasi yang terbuka serta evaluasi lapangan yang berkelanjutan, penyesuaian lebar Jembatan Darma Putra dinilai masih sangat memungkinkan untuk dilakukan. Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur diharapkan berpihak pada keselamatan, kenyamanan, dan kepentingan masyarakat luas.
Editor : Teras Indonesia News | Sumber : Ical | Penulis : Edi Samat
