PONTIANAK, TERAS INDONESIA NEWS||Di saat rakyat menjerit harga bahan pokok naik, jalan rusak belum tersentuh aspal, dan drainase dibiarkan mampet, ada kabar yang bikin darah mendidih: Rp300 miliar uang rakyat Kota Pontianak ternyata masih mengendap manis di bank.
Ya, tiga ratus miliar rupiah.
Uang dari APBD Tahun Anggaran 2025 yang seharusnya sudah mengalir ke proyek-proyek pembangunan, justru “tidur nyenyak” di rekening pemerintah daerah.
Dan ketika Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, berdalih bahwa serapan belanja modal baru 36 persen karena kontraktor belum mengambil uang muka, publik terperangah. Dalih ini terdengar manis di atas kertas — tapi getir dalam logika publik.
FBN Pontianak: Dalih Tak Masuk Akal, Uang Publik Jangan Jadi Dana Parkir!
Ketua Forum Bela Negara (FBN) Kota Pontianak langsung menohok balik.
Menurutnya, alasan wali kota tidak hanya lemah, tapi berpotensi menutupi masalah serius dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Kurang tepat kalau alasannya karena kontraktor mampu membiayai sendiri pekerjaan. Justru di situ pentingnya pengawasan! Jangan sampai ada potensi penyalahgunaan atau keterlambatan pekerjaan yang merugikan masyarakat,” tegas Ketua FBN, Sabtu (1/11/2025).
Pernyataan itu seperti tamparan di wajah kekuasaan.
Bagaimana mungkin uang rakyat sebesar Rp300 miliar bisa dibiarkan diam di bank, sementara infrastruktur tertunda, dan rakyat menunggu hasil kerja nyata?
Ini bukan sekadar masalah teknis. Ini masalah moral, masalah tanggung jawab, masalah nurani!
Ketika Uang Rakyat Tidak Bekerja, Kepercayaan Publik Mati Perlahan
FBN tidak main-main. Mereka berencana menggerakkan elemen masyarakat sipil, mahasiswa, akademisi, dan aktivis antikorupsi untuk mengawasi jalannya proyek-proyek APBD.
“Kami akan turun langsung, bukan hanya menonton. Kami ingin setiap rupiah bekerja untuk rakyat. Transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban,” lanjut Ketua FBN.
Pernyataan ini menyalakan bara di tengah dinginnya birokrasi.
Sebab publik tahu: di balik uang yang mengendap, selalu ada risiko permainan, selalu ada peluang “main aman”, dan selalu ada pihak yang nyaman di tengah sistem yang tak berjalan.
Tiga Ratus Miliar Itu Bukan Angka — Itu Nafas Rakyat!
Bayangkan, dengan Rp300 miliar, berapa kilometer jalan bisa diperbaiki?
Berapa sekolah bisa direnovasi?
Berapa rumah layak huni bisa dibangun untuk warga miskin?
Tapi semua itu terhenti di meja administrasi, di balik alasan klasik yang terus diulang dari tahun ke tahun: “menunggu proses, menunggu pencairan, menunggu kontraktor.”
“Tidak boleh ada kesan pembiaran terhadap dana publik yang mengendap. Uang rakyat harus bekerja, bukan tidur di bank!” tegas Ketua FBN.
Ketika uang publik berubah menjadi “aset diam”, maka kepercayaan rakyat ikut mati perlahan.
Yang seharusnya menjadi denyut pembangunan justru menjadi simbol kelambanan birokrasi.
FBN Pontianak kini berdiri di garis depan, membawa satu pesan keras yang menggema di seluruh penjuru kota:
“Bangun kesadaran, bukan alasan. Jalankan amanah, bukan pembenaran. Uang rakyat bukan untuk diparkir — tapi untuk digerakkan!”
Rp300 miliar yang tidur nyenyak di bank bukan hanya angka di laporan keuangan.
Ia adalah cermin telanjang dari mentalitas pengelolaan anggaran — antara yang benar-benar bekerja untuk rakyat dan yang sekadar bekerja untuk laporan.
FBN Pontianak sudah menyalakan alarm keras.
Sekarang tinggal publik: apakah kita diam, atau ikut mengguncang meja kekuasaan agar uang rakyat kembali ke jalan yang benar?
Karena sesungguhnya, uang rakyat yang diam, adalah pembangunan yang mati.
Sumber : Totas Ketua FBN | Penulis : Edi Samat
