PONTIANAK, TERAS INDONESIA NEWS||Dugaan praktik potongan proyek kembali mencuat di Kota Pontianak. Kali ini, proyek pembangunan turap dan saluran pembuang pasang surut di Jalan Dharmaputra, Kecamatan Pontianak Utara, menjadi sorotan setelah beredar informasi adanya potongan hingga 20 persen dari nilai kontrak yang disepakati.
Proyek tersebut tercatat dalam sistem LPSE dengan kode tender 10041501000, dengan nilai pagu Rp 6,156 miliar dan HPS Rp 3,829 miliar. Berdasarkan data resmi, pemenang tender adalah CV. Budi Karya No. II Pontianak dengan nilai kontrak Rp 3,245 miliar.
Menanggapi hal ini, Ketua Harian Ksatria Bela Negara Kalimantan Barat, Edi Samat, angkat bicara. Ia menyebut dugaan potongan tersebut tidak bisa dianggap sepele, karena dapat berdampak langsung terhadap kualitas pekerjaan di lapangan.
“Kami mendapatkan informasi adanya potongan sekitar 20 persen dari nilai proyek. Jika benar, ini jelas merugikan masyarakat. Kualitas pekerjaan pasti turun, dan hasilnya tidak akan maksimal,” tegas Edi Samat, Jumat (24/10/2025).
Menurut Edi, pihaknya bersama jaringan pengawas masyarakat akan turun langsung memantau jalannya proyek tersebut. Ia menilai sudah saatnya semua pihak ikut menjaga agar pembangunan tidak menjadi ajang bagi oknum mencari keuntungan pribadi.
“Kami akan kawal dari awal hingga selesai. Mulai dari bahan, metode kerja, sampai ketepatan waktu. Jangan main-main dengan uang rakyat. Kalau ditemukan penyimpangan, kami tidak akan tinggal diam,” ujarnya.
Edi juga mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak agar lebih terbuka terhadap publik. Menurutnya, proyek yang dibiayai oleh APBD Kota Pontianak Tahun 2025 harus bisa diakses informasinya secara transparan oleh masyarakat.
“Keterbukaan itu penting. Jangan ada kesan menutup-nutupi. Rakyat punya hak untuk tahu sejauh mana proyek ini dikerjakan,” tambahnya.
Melalui pernyataannya, Ksatria Bela Negara Kalbar menegaskan komitmennya untuk terus menjadi bagian dari gerakan kontrol sosial di Kalimantan Barat. Mereka menekankan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat harus digunakan dengan benar, tanpa celah untuk permainan kotor.
“Kami berdiri di sisi masyarakat. Kalau pembangunan ini tidak bersih, kami yang pertama bersuara,” pungkas Edi Samat.
Sumber Data: Edi Samat | Penulis: Faisal | Editor: Bima
