Jagat media sosial kembali diramaikan oleh pengakuan Tiyo, mantan Presiden BEM UGM, yang menyatakan bahwa sebuah alat GPS ditemukan terpasang di bawah mobil yang digunakannya. Narasi yang dibangun kemudian mengarah pada dugaan bahwa dirinya sedang diawasi atau diteror akibat aktivitas kritiknya terhadap pemerintah.
Namun, sebelum publik terburu-buru menyimpulkan adanya intimidasi politik, terdapat sejumlah pertanyaan yang patut dijawab secara rasional.
Pertama, mobil yang menjadi objek temuan GPS tersebut bukanlah milik Tiyo, melainkan kendaraan milik saudaranya yang sedang dipinjam. Fakta ini penting karena membuka kemungkinan bahwa pemasangan GPS memiliki tujuan lain yang sama sekali tidak berkaitan dengan dirinya.
Kedua, jika dugaan teror itu dikaitkan dengan aktivitas kritik terhadap pemerintah, publik tentu berhak bertanya: apa dasar yang menghubungkan temuan GPS tersebut dengan pemerintah atau aparat negara? Sampai saat ini belum ada bukti yang disampaikan kepada publik yang menunjukkan keterkaitan tersebut.
Sebagai negara demokrasi, Indonesia memberikan jaminan konstitusional terhadap kebebasan berpendapat. Mahasiswa, aktivis, akademisi, maupun masyarakat umum memiliki hak untuk mengkritik pemerintah selama dilakukan sesuai koridor hukum. Bahkan Presiden sekalipun berkali-kali menyatakan bahwa kritik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.
Memang sejarah bangsa ini pernah mencatat peristiwa kelam terhadap aktivis pada masa lalu. Namun menggunakan trauma sejarah sebagai dasar untuk langsung menyimpulkan adanya operasi pengawasan terhadap seorang aktivis masa kini tentu membutuhkan bukti yang jauh lebih kuat daripada sekadar ditemukannya alat GPS pada kendaraan yang bukan miliknya.
Dari sisi komunikasi publik, video yang beredar juga menimbulkan beragam persepsi. Sebagian netizen menilai penyampaiannya terkesan emosional dan berupaya membangun kesan bahwa dirinya berada dalam situasi berbahaya. Kalimat penutup yang mengingatkan agar "berhati-hati" turut memunculkan tafsir bahwa pesan tersebut sengaja diarahkan untuk membangun simpati publik dan memperkuat narasi ancaman.
Tentu saja, penilaian terhadap ekspresi wajah, intonasi suara, atau bahasa tubuh tidak dapat dijadikan bukti kebenaran ataupun kebohongan. Namun dalam komunikasi politik, cara seseorang menyampaikan pesan sering kali memengaruhi bagaimana publik menilai kredibilitas sebuah klaim.
Karena itu, apabila benar merasa menjadi korban teror atau pengawasan ilegal, langkah yang paling tepat bukanlah membangun opini di media sosial, melainkan melaporkan secara resmi kepada aparat penegak hukum agar dilakukan penyelidikan yang transparan dan objektif.
Pada akhirnya, publik membutuhkan fakta, bukan sekadar asumsi. Jika ada bukti teror, maka pelaku harus diusut. Namun jika tidak ada bukti yang mendukung narasi tersebut, maka wajar apabila masyarakat mempertanyakan apakah peristiwa ini benar sebuah ancaman serius atau hanya drama yang berhasil menarik perhatian publik di tengah derasnya arus informasi media sosial.
Editor : Tim Redaksi | Opini : Mr Linardo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar