Kelangkaan solar subsidi di Kalimantan Barat makin memanas dan dinilai telah merampas hak rakyat kecil. Ketua Lidik Krimsus RI Kalbar, Badrut Tamam, AQ, melontarkan ultimatum keras kepada DPRD Provinsi Kalbar dan aparat penegak hukum agar segera menindak mafia penimbun BBM subsidi sebelum situasi meledak menjadi aksi demo massal pada awal Juni 2026.
“Sopir mengeluh, nelayan teriak, petani menangis. Tapi tambang dan perusahaan besar tetap jalan terus. Ini bukan lagi soal BBM, ini soal keadilan,” tegas Badrut.
Ia mendesak DPRD Kalbar segera memanggil pihak Pertamina, penyuplai BBM, Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan untuk mengevaluasi distribusi solar subsidi yang diduga tidak tepat sasaran dan sarat permainan oknum.
Menurutnya, antrean panjang di SPBU kini bukan hanya dipenuhi kendaraan angkutan, tetapi juga mobil non-truk yang diduga membeli solar subsidi untuk ditimbun dan dijual kembali demi keuntungan pribadi.
“Mobil tanpa bak saja ikut antre solar. Ini bukti solar subsidi dirampok orang kaya, sementara rakyat kecil makin susah mendapat haknya,” ujarnya.
Badrut menyebut praktik dugaan penimbunan paling parah terjadi di kawasan sekitar tambang dan industri besar yang diduga ikut menikmati jalur distribusi ilegal BBM subsidi.
Ia juga meminta aparat penegak hukum tidak tutup mata terhadap kejahatan ekonomi tersebut. Bahkan, Badrut mengaku siap menunjukkan lokasi-lokasi dugaan gudang penimbunan apabila aparat serius melakukan penindakan.
“Kalau APH serius, saya siap tunjukkan lokasi penimbunan. Jangan sampai masalah ini meledak jadi isu nasional karena lemahnya pengawasan di daerah,” katanya.
Lidik Krimsus RI Kalbar memperingatkan, jika tidak ada langkah nyata dalam waktu dekat, gelombang aksi sopir, nelayan, dan masyarakat kecil dipastikan turun ke jalan sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan distribusi BBM subsidi di Kalimantan Barat.
Editor : Tim Redaksi | Sumber : DPP LIDIKKRIMSUS RI Kalbar | Penulis : Edi Samat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar