Dugaan penyalahgunaan distribusi BBM kembali mencuat dan memantik kemarahan publik setelah beredarnya video yang memperlihatkan mobil tangki bertuliskan “Pertamina Patra Niaga” diduga melakukan pengisian BBM terhadap mobil tangki perusahaan lain di kawasan yang disebut berada di area tambang.
Aktivitas tersebut dinilai bukan sekadar pelanggaran biasa, namun sudah mengarah pada dugaan penyimpangan distribusi BBM yang harus diusut secara serius oleh aparat penegak hukum, BPH Migas, hingga Kementerian ESDM. Pasalnya, mobil tangki Pertamina yang seharusnya menjalankan distribusi resmi untuk kebutuhan SPBU dan jalur legal, justru diduga melakukan transfer BBM langsung kepada kendaraan tangki perusahaan lain di lokasi yang bukan peruntukannya.
Dalam video yang beredar luas di media sosial dan grup percakapan warga, tampak jelas kendaraan tangki Pertamina berada di area jalan tanah merah bersama kendaraan tangki lain yang diduga milik perusahaan operasional tambang. Kondisi lokasi yang jauh dari SPBU dan berada di kawasan aktivitas lapangan memperkuat dugaan adanya distribusi BBM untuk kepentingan operasional tambang.
Publik mempertanyakan bagaimana mobil tangki resmi milik distribusi energi nasional bisa berada di lokasi seperti itu tanpa pengawasan ketat. Masyarakat juga mendesak agar seluruh pihak yang terlibat, mulai dari operator lapangan, pengawas distribusi, hingga pihak perusahaan penerima BBM diperiksa secara menyeluruh.
Ketua Umum PERKUMPULAN ALIANSI PERS BUMI KHATULISTIWA, Bpk M. Budiyanto, menilai peristiwa tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut tata kelola distribusi energi negara.
“Kalau benar mobil tangki Pertamina digunakan untuk mengisi mobil tangki perusahaan lain di area tambang, ini sudah sangat serius. Pertamina harus bertanggung jawab menjelaskan bagaimana sistem pengawasannya bisa kecolongan. Jangan sampai ada dugaan permainan distribusi BBM yang merugikan negara dan masyarakat,” tegas Budiyanto.
Ia menambahkan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh hanya diam melihat video yang sudah beredar luas di tengah masyarakat.
“Penegak hukum harus segera memanggil dan memeriksa seluruh pihak terkait. Mulai dari sopir, pengawas distribusi, operator lapangan, hingga perusahaan penerima BBM tersebut. Jika ada pelanggaran hukum, wajib diproses secara terbuka dan transparan. Jangan ada kesan negara kalah dengan mafia distribusi BBM,” lanjutnya.
Budiyanto juga menyoroti pentingnya keterbukaan dari pihak Pertamina Patra Niaga terkait status distribusi BBM yang terekam dalam video tersebut. Menurutnya, publik berhak mengetahui apakah aktivitas itu memiliki izin resmi atau justru merupakan praktik distribusi ilegal yang selama ini luput dari pengawasan.
“Kalau ini dibiarkan, masyarakat akan bertanya-tanya: apakah distribusi BBM negara sekarang bisa bebas dialihkan ke kawasan tambang? Ini bukan persoalan kecil karena menyangkut kepercayaan publik terhadap pengelolaan energi nasional,” ujarnya.
Selain Pertamina, masyarakat juga meminta aparat menelusuri perusahaan penerima BBM yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut. Publik menilai harus ada ketegasan terhadap seluruh pihak yang menikmati atau memfasilitasi distribusi BBM di luar mekanisme resmi.
Desakan pemeriksaan kini terus menguat agar aparat penegak hukum, BPH Migas, dan Kementerian ESDM segera turun langsung ke lapangan guna memastikan ada atau tidaknya penyalahgunaan distribusi BBM di kawasan tambang tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Pertamina Patra Niaga maupun pihak perusahaan yang diduga menerima distribusi BBM di lokasi tersebut.
Editor : Tim Redaksi | Sumber : APBK | Penulis : Edi Samat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar