Proyek pembangunan Sekolah Rakyat yang berlokasi di Jalan khatulistiwa Gg Flora Nomor 25 B, RT 002/RW 017, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, kini menjadi sorotan tajam publik. Proyek yang disebut dikerjakan oleh perusahaan besar melalui konsorsium WIKA CS/WG itu diduga menyisakan persoalan serius terkait nasib para pekerja.
Dari hasil penelusuran dan wawancara terhadap sejumlah pekerja, terungkap dugaan bahwa ratusan bahkan ribuan pekerja belum menerima upah selama kurang lebih dua bulan. Ironisnya, mayoritas pekerja disebut berasal dari luar Kalimantan dan kini mengalami kesulitan ekonomi hingga kesulitan untuk makan sehari-hari.
Beberapa pekerja mengaku menerima upah harian sebesar Rp125 ribu per hari. Namun hingga kini, hak mereka disebut belum juga dibayarkan. Kondisi tersebut membuat sebagian pekerja memilih pulang ke daerah asal karena sudah tidak mampu bertahan di lokasi proyek.
“Kami kerja siang malam, tapi gaji tidak dibayar. Untuk makan saja susah. Ada yang terpaksa pinjam uang, ada juga yang pulang kampung karena tidak ada biaya hidup,” ungkap salah seorang pekerja yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar terhadap pengelolaan proyek yang menggunakan anggaran negara. Warga sekitar juga mengaku heran karena lingkungan setempat disebut tidak pernah dilibatkan maupun diberikan informasi yang jelas terkait aktivitas proyek tersebut.
Bahkan menurut keterangan sejumlah warga, pihak RT maupun RW setempat dikabarkan tidak pernah diajak berkoordinasi secara terbuka terkait pelaksanaan proyek berskala besar tersebut.
Ketua dari Persatuan Aliansi Pers Bumi Khatulistiwa Kalbar, M. Budiyanto, angkat bicara dan mengecam keras dugaan kelalaian terhadap para pekerja.
Menurutnya, proyek besar yang membawa nama perusahaan besar seharusnya menjunjung tinggi hak-hak pekerja dan mematuhi aturan ketenagakerjaan, bukan justru meninggalkan persoalan kemanusiaan.
“Ini sangat memprihatinkan. Bagaimana mungkin proyek sebesar ini bisa abai terhadap nasib pekerja. Mereka bekerja mencari nafkah, bukan untuk ditelantarkan. Kalau benar sampai dua bulan gaji tidak dibayar, ini sudah keterlaluan,” tegas M. Budiyanto.
Ia juga mempertanyakan pengawasan dari pemerintah maupun instansi terkait yang dinilai seolah membiarkan persoalan tersebut terjadi.
“Ini proyek besar, menggunakan uang negara. Kalau benar ada pekerja yang sampai kelaparan dan pulang kampung karena hak mereka tidak dibayar, maka ini bukan persoalan kecil lagi. Pemerintah dan instansi terkait jangan tutup mata. Harus ada pemeriksaan serius dan sanksi nyata kepada pihak yang bertanggung jawab,” lanjutnya.
M. Budiyanto menilai persoalan ini berpotensi mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap proyek-proyek pemerintah apabila tidak segera ditangani secara terbuka dan transparan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait mengenai dugaan keterlambatan pembayaran upah pekerja tersebut.
Editor : Tim Redaksi | Sumber : Tim | Penulis : Edi Samat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar