Ketegangan konflik lahan di Desa Wajok Hilir, Kabupaten Mempawah, kembali memuncak. Ratusan warga melakukan aksi dengan menutup total akses operasional sebuah perusahaan sebagai bentuk protes atas sengketa lahan yang disebut-sebut telah berlangsung sejak lebih dari satu dekade tanpa kejelasan penyelesaian.
Aksi tersebut tidak hanya berdampak pada terhentinya aktivitas perusahaan, tetapi juga memicu insiden pembakaran salah satu pos di area operasional. Warga menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kekecewaan atas tidak adanya kepastian hukum terkait status kepemilikan lahan yang mereka klaim.
Massa aksi menuntut adanya ganti rugi yang layak serta pengembalian hak atas lahan yang dipersoalkan. Mereka juga menyatakan akan terus melakukan aksi hingga ada keputusan resmi yang berpihak pada keadilan.
Menanggapi situasi tersebut, Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kalimantan Barat menilai bahwa konflik yang berlarut-larut seperti ini merupakan cerminan lemahnya penyelesaian sengketa agraria di daerah. LIRA Kalbar menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dibiarkan terus bereskalasi tanpa kehadiran negara.
“Situasi seperti ini harus segera diselesaikan. Negara, dalam hal ini pemerintah, wajib turun tangan sebagai penengah yang adil. Tidak boleh ada pembiaran, karena yang dipertaruhkan bukan hanya hak masyarakat, tetapi juga stabilitas daerah dan kepastian hukum bagi investasi,” tegas perwakilan LIRA Kalbar.
LIRA Kalbar juga menyoroti pentingnya menghadirkan solusi yang berimbang, di mana hak-hak masyarakat tetap terlindungi tanpa mengabaikan keberlangsungan iklim investasi. Menurut mereka, konflik yang tidak terselesaikan justru akan menciptakan ketidakpastian dan berpotensi merugikan semua pihak.
Lebih lanjut, mereka mendorong agar pemerintah daerah maupun pusat segera memfasilitasi dialog terbuka antara masyarakat dan pihak perusahaan. Pendekatan persuasif dan berbasis hukum dinilai menjadi kunci untuk menemukan titik temu yang berkeadilan.
Selain itu, LIRA Kalbar mengingatkan bahwa tindakan anarkis seperti pembakaran fasilitas tidak dapat dibenarkan, namun harus dilihat sebagai sinyal kuat adanya persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak perusahaan terkait insiden tersebut. Sementara itu, masyarakat berharap adanya langkah konkret dari pemerintah agar konflik ini tidak terus berlarut dan dapat diselesaikan secara adil serta bermartabat bagi semua.
Editor : Tim Redaksi | Sumber : LIRA Kalbar | Penulis : Totas
