Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang mengalokasikan anggaran Rp1,09 miliar untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji 2026 menuai kritik tajam. Pasalnya, di tengah klaim dukungan tersebut, jamaah justru masih dibebani biaya tambahan transportasi udara yang mencapai Rp7,1 juta per orang.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan bahwa anggaran daerah difokuskan untuk kebutuhan lokal seperti transportasi darat, akomodasi, dan konsumsi. Namun, pernyataan tersebut dinilai belum menjawab persoalan utama yang dihadapi calon jamaah, yakni tingginya biaya perjalanan utama menuju embarkasi.
Di lapangan, kebijakan ini menimbulkan kesan bahwa bantuan pemerintah hanya menyentuh aspek pendukung, sementara beban terbesar tetap ditanggung oleh masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan prioritas anggaran yang dinilai belum berpihak penuh pada kepentingan jamaah.
Dewan Pimpinan Wilayah LIRA Kalimantan Barat turut angkat suara. Melalui pernyataannya, LIRA Kalbar menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk “dukungan yang tidak menyentuh akar persoalan.”
“Kalau pemerintah daerah serius membantu, seharusnya yang menjadi prioritas adalah biaya terbesar yang dirasakan langsung oleh jamaah, yaitu transportasi udara. Ini justru dibiarkan menjadi beban pribadi. Di mana letak keberpihakan itu?” ujar perwakilan LIRA Kalbar.
Menurut LIRA, alokasi anggaran sebesar Rp1,09 miliar seharusnya bisa dioptimalkan dengan skema subsidi silang atau kerja sama strategis untuk menekan biaya penerbangan. Tanpa langkah konkret, bantuan tersebut dinilai hanya bersifat simbolis dan tidak signifikan bagi masyarakat.
Lebih lanjut, LIRA Kalbar juga mempertanyakan transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran tersebut. Mereka meminta pemerintah membuka secara rinci peruntukan dana agar publik dapat menilai sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh jamaah.
“Jangan sampai ini hanya menjadi laporan administratif yang terlihat baik di atas kertas, tetapi tidak berdampak nyata di lapangan. Masyarakat butuh solusi, bukan sekadar narasi,” tegasnya.
Kondisi ini menjadi pengingat bahwa dalam kebijakan publik, ukuran keberhasilan bukan pada besarnya anggaran yang digelontorkan, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jika beban utama tetap dipikul jamaah, maka wajar jika publik mempertanyakan: untuk siapa sebenarnya anggaran itu dialokasikan?
Editor : Tim Redaksi | Sumber : Lira Kalbar | Penulis : Edi Samat
