Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat yang berlangsung pada November 2026 ini seharusnya menjadi momentum pembuktian ekosistem olahraga yang sehat dan berkeadilan. Namun, di Kabupaten Mempawah, terjadi anomali manajerial dan disparitas kesejahteraan yang memicu diskursus kritis mengenai tata kelola olahraga daerah.
Dalam perspektif olahraga, atlet yang berlaga di ajang Porprov adalah representasi identitas daerah, bukan entitas individual atau Camp pelatihan tertentu. Oleh karena itu, setiap medali dan kemenangan sejatinya merupakan aset prestise dan modal sosial bagi Pemerintah Daerah (Pemda).
Teori kepemimpinan kontemporer menegaskan bahwa kapasitas seorang pemimpin dalam hal ini Pemerintah Daerah (Bupati) diukur bukan saat kondisi fiskal normal dan berlimpah, melainkan melalui resiliensi (ketahanan) dan kemampuan mitigasi krisis di tengah keterbatasan.
"Pemimpin yang hebat adalah mereka yang mampu memanusiakan atletnya di saat situasi sulit."
Prinsip humanisasi tersebut kini berhadapan dengan realitas yang memprihatinkan di lapangan. Berdasarkan data yang dihimpun, para atlet kontingen Mempawah dikabarkan hanya dibekali dana saku sebesar Rp350.000.00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), belum dipotong pajak.
Dalam tinjauan ekonomi olahraga, nominal 350 ribu ini sangat tidak proporsional. Jumlah tersebut harus mencakup seluruh kebutuhan logistik selama lima hari bertanding, meliputi transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga suplementasi vitamin penunjang performa dan seragam tanding. Kondisi ini secara langsung mencederai prinsip kesejahteraan atlet yang merupakan fondasi utama dari pencapaian prestasi.
Perlakuan terhadap atlet ini memicu pertanyaan kritis mengenai transparansi anggaran. Berdasarkan pernyataan resmi di media massa, Bupati Mempawah yang juga merangkap sebagai Istri Gubernur Kalimantan Barat mengonfirmasi adanya kucuran dana sebesar Rp1,9 Miliar untuk KONI Mempawah dalam menunjang kesiapan Porprov. Status ini sejatinya membawa ekspektasi publik akan tata kelola yang lebih progresif dan berpihak pada atlet. Kucuran dana sebesar ini tentunya sudah dianggap layak untuk menunjang kebutuhan menuju Porprov, yang terjadi malah sebaliknya.
Namun, terdapat informasi yang mencolok ketika Pengurus Cabang (Pengcab) dan para atlet di level akar rumput hanya mencatat realisasi bantuan sebesar Rp.350 ribu biaya keberangkatan Atlet dan masa tanding 4-5 hari. Sementara tambahan skema persiapan bonus sebesar Rp500 Juta, itupun masih dilema berapa Peroleh emas, perak dan perunggu dari total atlet 600 lebih itu.
Fenomena ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan telah bermetamorfosis menjadi krisis etika olahraga. Mengorbankan kesejahteraan dan martabat atlet di balik tirai ketidaktahuan anggaran adalah preseden buruk bagi masa depan pembinaan olahraga daerah.
Kami mendesak instansi pengawas internal, Inspektorat, serta KPK untuk segera melakukan audit investigatif terhadap aliran dana pembinaan olahraga di Kabupaten Mempawah.
Olahraga pada hakikatnya harus memanusiakan manusia. Saatnya transparansi ditegakkan, dan hak-hak dasar atlet dikembalikan pada tempatnya, karena merekalah yang mempertaruhkan keringat dan nama baik daerah di atas lapangan, bukan para pembuat kebijakan.[]
Editor : Tim Redaksi | Narasuumber : Badrut Tamam. AQ | Penulis : Edi Samat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar