Oleh:
IRFAN ARIF, S.Sos., S.H.
- Ketua Harian OA DPP-LAN (LEMBAKUM ANAK NEGRI)
- Ketua DPP LBH GIAN
- Sekretaris Jenderal Gerakan Rakyat Mendukung Merah Putih (GMP)
- Wakil Pemimpin Redaksi SKU Media Kota
- Sekretaris Wakil Ketua Dewan Pembina GARDU PRABOWO
- Ketua Komunitas Sapi Indonesia
PENYADAPAN PRESIDEN BUKAN PERSOALAN BIASA
Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia merupakan persoalan hukum yang sangat serius dan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran privasi, penyalahgunaan teknologi informasi, ataupun pelanggaran prosedur administratif di lingkungan aparat penegak hukum.
Persoalan ini menyentuh wilayah yang jauh lebih fundamental, yakni keamanan kepala negara, perlindungan rahasia kenegaraan, integritas institusi negara, serta kedaulatan Republik Indonesia.
Dalam negara hukum yang demokratis, kewenangan penyadapan bukanlah kewenangan tanpa batas. Sekalipun dilakukan oleh aparat negara yang memiliki akses terhadap perangkat intelijen dan sistem intersepsi komunikasi, setiap tindakan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mekanisme pengawasan.
Apabila benar terdapat penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) untuk melakukan penyadapan tanpa dasar dan prosedur hukum yang sah terhadap nomor komunikasi Presiden Republik Indonesia, maka persoalan tersebut merupakan alarm serius bagi keamanan nasional.
Lebih jauh, apabila tindakan tersebut disertai penyalahgunaan jabatan, penghilangan jejak elektronik, pengumpulan informasi strategis, atau keterlibatan pihak lain dengan tujuan mengganggu jalannya pemerintahan yang sah, maka penyidik wajib mengembangkan penyidikan terhadap seluruh kemungkinan tindak pidana yang relevan.
Saya, Irfan Arif, S.Sos., S.H., memandang bahwa negara tidak boleh berhenti pada pengungkapan siapa yang melakukan penyadapan. Negara harus mampu menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang memerintahkan, untuk kepentingan siapa, apa tujuan pengumpulan informasi tersebut, ke mana hasil penyadapan disalurkan, dan apakah terdapat agenda yang lebih besar di balik peristiwa tersebut?
1. PENYADAPAN ILEGAL TERHADAP PRESIDEN MERUPAKAN ANCAMAN TERHADAP KEDAULATAN NEGARA
Presiden Republik Indonesia bukan hanya pejabat publik biasa. Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
Oleh karena itu, keamanan komunikasi Presiden memiliki hubungan langsung dengan keamanan penyelenggaraan pemerintahan negara.
Penyadapan tanpa kewenangan yang sah terhadap komunikasi kepala negara berpotensi membuka akses terhadap informasi strategis, pembahasan kebijakan nasional, komunikasi diplomatik, kepentingan pertahanan, serta informasi lain yang dapat berdampak terhadap kepentingan nasional.
Dalam perspektif geopolitik, informasi merupakan salah satu instrumen kekuasaan. Pihak yang menguasai informasi strategis dapat memperoleh keuntungan politik, ekonomi, diplomatik, bahkan keamanan.
Dengan demikian, apabila penyadapan dilakukan secara ilegal dan hasilnya digunakan untuk kepentingan di luar hukum, maka persoalannya tidak lagi terbatas pada pelanggaran privasi, melainkan berpotensi berkembang menjadi ancaman terhadap kepentingan strategis negara.
2. PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN APARAT NEGARA HARUS DIUNGKAP SECARA MENYELURUH
Hal yang paling mendasar dalam perkara ini adalah dugaan penggunaan instrumen dan fasilitas negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum.
Prinsip negara hukum menghendaki bahwa setiap pejabat negara hanya dapat bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.
Konsekuensinya, tidak ada pejabat negara, institusi, maupun pemegang jabatan strategis yang berada di atas hukum.
Apabila fasilitas penyadapan negara digunakan tanpa dasar hukum, tanpa prosedur yang sah, dan tanpa kepentingan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penyidik harus menelusuri kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan dan pertanggungjawaban pidana masing-masing pihak.
Terlebih apabila benar ditemukan adanya perintah penghapusan data hasil penyadapan atau penghilangan jejak elektronik, tindakan tersebut harus diperiksa secara khusus untuk mengetahui maksud, peran, serta keterkaitan para pihak.
Penegakan hukum tidak boleh hanya menyentuh pelaksana teknis. Rantai komando, pemberi perintah, pihak yang menerima manfaat, dan kemungkinan aktor intelektual harus diungkap berdasarkan alat bukti yang sah.
3. DIMENSI MAKAR: PERLUASAN PENYIDIKAN HARUS BERDASARKAN UNSUR PIDANA
Dalam konteks hukum pidana nasional, dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden patut memperoleh perhatian serius terkait kemungkinan adanya dimensi tindak pidana terhadap keamanan negara.
Namun demikian, harus dibedakan secara tegas antara dugaan penyadapan ilegal, indikasi ancaman terhadap pemerintahan, dan tindak pidana makar.
Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sementara Pasal 193 mengatur makar terhadap pemerintah dengan maksud menggulingkan pemerintah.
Penerapan ketentuan makar tidak dapat hanya didasarkan pada adanya penyadapan terhadap Presiden. Harus dibuktikan adanya perbuatan dan maksud khusus sebagaimana disyaratkan dalam rumusan pasal tersebut.
Akan tetapi, apabila penyidikan menemukan fakta bahwa penyadapan merupakan bagian dari rangkaian tindakan yang dirancang untuk melumpuhkan Presiden, menghalangi pelaksanaan kekuasaan pemerintahan, atau menggulingkan pemerintahan yang sah, maka penyidik wajib menguji kemungkinan penerapan ketentuan makar sesuai unsur dan alat bukti yang ditemukan.
Dengan demikian, saya berpandangan bahwa penyidik tidak boleh menutup kemungkinan pengembangan perkara ke arah tindak pidana terhadap keamanan negara apabila ditemukan bukti yang mendukungnya.
Jangan sampai suatu peristiwa yang memiliki dimensi lebih luas hanya dipandang sebagai tindak pidana teknologi informasi, sementara kemungkinan adanya agenda yang lebih serius tidak pernah ditelusuri.
4. POTENSI AKTOR INTELEKTUAL DAN KEPENTINGAN GEOPOLITIK
Dalam perspektif keamanan nasional, pengumpulan informasi strategis secara ilegal dapat memiliki berbagai motif.
Di antaranya:
- Kepentingan politik untuk memperoleh informasi internal pemerintahan.
- Kepentingan ekonomi untuk menguasai informasi mengenai kebijakan strategis negara.
- Kepentingan kelompok tertentu untuk memperoleh keuntungan atau tekanan politik.
- Kepentingan intelijen pihak luar yang berpotensi merugikan kepentingan nasional.
Namun, seluruh kemungkinan tersebut harus ditempatkan sebagai hipotesis penyidikan, bukan kesimpulan yang mendahului pembuktian.
Aparat penegak hukum perlu menelusuri aliran data hasil penyadapan, siapa yang mengakses, siapa yang menerima, apakah terdapat komunikasi dengan pihak eksternal, serta apakah ada transaksi atau kepentingan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan informasi tersebut.
Dalam perkara dengan karakteristik seperti ini, pembuktian digital menjadi sangat penting.
Jejak akses server, log sistem, perangkat komunikasi, metadata, rekaman, riwayat penghapusan data, dan komunikasi antarpihak harus diamankan serta diperiksa melalui metode forensik digital yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tidak boleh ada ruang bagi siapa pun untuk memanfaatkan instrumen negara demi kepentingan pribadi, kelompok, ataupun agenda politik yang bertentangan dengan kepentingan nasional.
5. LANDASAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
Dalam melihat perkara ini, terdapat beberapa ketentuan hukum yang relevan untuk diuji berdasarkan fakta dan alat bukti:
A. Undang-Undang Dasar 1945
- Pasal 1 ayat (3): prinsip negara hukum.
- Pasal 4 ayat (1): kekuasaan pemerintahan Presiden.
- Pasal 28G ayat (1): perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman.
B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
- Pasal 191: makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- Pasal 193: makar terhadap pemerintah.
- Pasal 258: ketentuan pidana mengenai penyadapan secara melawan hukum.
C. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dapat menjadi dasar pengujian terhadap dugaan akses ilegal, manipulasi, dan tindakan terhadap informasi elektronik sesuai unsur pasal yang terpenuhi.
D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP
Pasal 136 mengatur kewenangan penyadapan untuk kepentingan penyidikan dan mengamanatkan pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang mengenai penyadapan.
Seluruh ketentuan tersebut harus diterapkan dengan memperhatikan waktu terjadinya perbuatan, asas legalitas, ketentuan peralihan, serta unsur masing-masing tindak pidana.
Dengan demikian, tidak boleh ada pemaksaan penerapan pasal, tetapi juga tidak boleh ada pembatasan penyidikan yang menghalangi terungkapnya seluruh pertanggungjawaban pidana.
6. NEGARA HARUS MEMBUKA SELURUH RANTAI PERISTIWA, BUKAN SEKADAR MENETAPKAN TERSANGKA
Menurut saya, ada sejumlah persoalan mendasar yang wajib dijawab dalam pengembangan perkara ini:
- Siapa yang pertama kali memberikan perintah untuk memasukkan nomor komunikasi ke dalam sistem LIMS?
- Apa dasar hukum dan kepentingan penegakan hukum yang digunakan sebagai alasan penyadapan?
- Apakah terdapat dokumen permohonan, persetujuan, dan pencatatan resmi?
- Siapa saja yang memiliki akses terhadap hasil penyadapan?
- Apakah data hasil penyadapan pernah diserahkan kepada pihak lain?
- Apakah terdapat kepentingan politik, ekonomi, atau kepentingan asing di balik aktivitas tersebut?
- Siapa yang memerintahkan penghapusan data dan apa tujuan sebenarnya?
- Apakah terdapat keterlibatan pihak lain yang berperan sebagai pemberi perintah, pengendali, penerima manfaat, atau aktor intelektual?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab melalui penyidikan yang profesional, independen, transparan, dan berbasis pembuktian ilmiah.
Khusus mengenai dugaan penghapusan data, penyidik harus memastikan integritas barang bukti elektronik, mengamankan salinan forensik, serta menguji kemungkinan pemulihan data yang telah dihapus.
Jangan sampai bukti penting hilang karena penanganan perkara tidak dilakukan secara menyeluruh.
7. PENEGASAN SIKAP: SUPREMASI HUKUM TIDAK BOLEH KALAH OLEH KEKUASAAN
Saya menegaskan bahwa perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia harus menjadi momentum pembenahan serius dalam tata kelola keamanan negara dan pengawasan terhadap penggunaan teknologi intelijen.
Kita tidak sedang berbicara mengenai kepentingan pribadi seorang Presiden. Kita sedang berbicara mengenai kehormatan jabatan kepala negara, keamanan penyelenggaraan pemerintahan, dan kedaulatan Republik Indonesia.
Presiden adalah simbol sekaligus pemegang kekuasaan pemerintahan yang harus dilindungi oleh sistem hukum dan sistem keamanan negara.
Namun perlindungan tersebut bukan berarti memberikan kekebalan kepada siapa pun. Justru prinsip negara hukum menghendaki agar seluruh pihak yang diduga menyalahgunakan kewenangan, termasuk pejabat tinggi sekalipun, diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
Tidak boleh ada negara di dalam negara. Tidak boleh ada kekuasaan tersembunyi yang menggunakan fasilitas negara untuk mengendalikan kekuasaan politik. Dan tidak boleh ada institusi yang menjadikan kewenangan hukum sebagai alat untuk kepentingan di luar kepentingan bangsa dan negara.
Apabila terbukti terdapat penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran hukum, atau bahkan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana terhadap keamanan negara, maka proses hukum harus dilaksanakan secara tegas tanpa pandang bulu.
Keadilan tidak boleh tunduk kepada jabatan. Hukum tidak boleh dikalahkan oleh kekuasaan.
KESIMPULAN
Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia merupakan persoalan serius yang harus dilihat dari tiga dimensi sekaligus.
Pertama, dimensi hukum, yaitu dugaan pelanggaran ketentuan pidana mengenai penyadapan, akses ilegal, dan penyalahgunaan kewenangan yang harus dibuktikan berdasarkan hukum yang berlaku.
Kedua, dimensi keamanan nasional, yaitu kemungkinan terbukanya informasi strategis negara kepada pihak yang tidak berwenang sehingga berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan kepentingan nasional.
Ketiga, dimensi geopolitik dan keamanan negara, yaitu perlunya penyidik menelusuri kemungkinan adanya kepentingan politik, jaringan penerima informasi, serta aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.
Mengenai dugaan makar, penerapannya harus didasarkan pada pembuktian unsur Pasal 191 atau Pasal 193 KUHP, bukan sekadar asumsi maupun tekanan opini publik.
Pada akhirnya, saya menegaskan:
MELINDUNGI PRESIDEN BERARTI MELINDUNGI KEHORMATAN NEGARA. MENEGAKKAN HUKUM BERARTI MENJAGA KEDAULATAN BANGSA. DAN MEMBONGKAR PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN BERARTI MEMASTIKAN BAHWA NKRI TIDAK DIKENDALIKAN OLEH KEKUASAAN DI LUAR KONSTITUSI.
Negara harus hadir, hukum harus tegak, dan siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
NKRI ADALAH NEGARA HUKUM, BUKAN NEGARA KEKUASAAN.
Editor : Tim Redaksi | Narasumber : IRFAN ARIF, S.Sos., S.H. | Penulis : Ismed
Tidak ada komentar:
Posting Komentar