masukkan script iklan disini
Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, meminta Pemprov Kalbar membuka secara transparan penyaluran anggaran penanganan karhutla yang disebut mencapai Rp60 miliar, terdiri dari Banpres Rp40 miliar dan dana tanggap darurat Rp20 miliar dari APBD Kalbar.
Achmad mempertanyakan berapa bagian anggaran tersebut yang diterima Kabupaten Ketapang, mengingat daerah ini disebut memiliki sebaran titik api yang tinggi.
“Ke mana anggaran Rp40 miliar yang diberikan oleh Presiden itu? Untuk kabupaten mana? Padahal Kabupaten Ketapang ini adalah kabupaten yang terbesar titik apinya,” tegasnya.
Ia mengapresiasi kedatangan Gubernur Kalbar beserta bantuan peralatan pemadaman dan air bersih. Namun, menurutnya, bantuan di lapangan harus dibarengi keterbukaan mengenai distribusi anggaran.
Meski hujan mulai turun di sejumlah wilayah Ketapang, Achmad mengingatkan agar persoalan anggaran tidak ikut menghilang setelah karhutla mereda.
“Jangan nanti karhutla selesai, dana tanggap daruratnya pun selesai juga,” pungkasnya.
Kini publik menunggu kejelasan: ke mana Rp60 miliar itu disalurkan dan berapa yang diterima daerah terdampak, khususnya Ketapang?
Editor: Tim Redaksi | Narasumber: Achmad Sholeh | Penulis: Suhelmi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar