Antrean panjang kendaraan dan kelangkaan stok bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Ketapang menjadi perhatian serius pemerintah daerah, DPRD, Pertamina, dan unsur Forkopimda.
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi di Ruang Rapat Kantor Bupati Ketapang, Senin malam (12/10/2026), yang dihadiri Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., Ketua DPRD Ketapang H. Achmad Sholeh, S.T., M.Sos., unsur TNI-Polri, kejaksaan, Pertamina, serta pengusaha SPBU.
Ketua DPRD Ketapang H. Achmad Sholeh meminta Pertamina menjelaskan secara terbuka ketersediaan stok, kuota penyaluran, jadwal kedatangan pasokan, dan kendala distribusi BBM. Ia menegaskan pentingnya pengawasan agar penyaluran BBM, khususnya BBM bersubsidi, tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat.
“Kami berharap distribusi BBM dilakukan secara adil, tertib, dan sesuai ketentuan. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM justru mengalami kesulitan akibat distribusi yang tidak lancar,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Alexander Wilyo meminta solusi konkret untuk mengatasi antrean yang memicu kemacetan serta menegaskan pentingnya penindakan terhadap penimbunan dan penyalahgunaan BBM.
Dalam rapat tersebut, Pertamina menjelaskan bahwa kendala pasokan dan antrean kapal di pelabuhan wilayah Banten berdampak pada distribusi BBM. Kuota yang disampaikan untuk wilayah Ketapang tercatat sebanyak 864 kiloliter (KL), dengan perkiraan ketahanan pasokan sekitar 2,5 hari. Kapal pengangkut BBM dari Pulau Jawa diperkirakan tiba pada 14 Oktober 2026. Sambil menunggu, bantuan pasokan dari Pontianak telah didatangkan.
Sejumlah langkah disepakati, antara lain memastikan penyaluran BBM ke SPBU sesuai kuota, mengupayakan tambahan pasokan dari Pontianak, mengoptimalkan distribusi melalui Pertashop sesuai ketentuan, serta meningkatkan pengawasan aparat keamanan terhadap potensi penyalahgunaan BBM.
DPRD Ketapang menyatakan akan menjalankan fungsi pengawasan agar penanganan persoalan ini berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kepastian kedatangan pasokan dan pemerataan distribusi diharapkan dapat mengurangi antrean serta memulihkan kelancaran aktivitas warga.
Editor : Tim Redaksi | Sumber : Forkopimda | Penulis : Suhelmi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar