Dugaan penggelapan dana nasabah Koperasi KBMT Al-Manshur II senilai miliaran rupiah kembali menjadi sorotan publik. Kasus yang sempat ramai diperbincangkan itu kembali mencuat setelah para korban mempertanyakan kejelasan penanganan hukumnya yang dinilai belum menunjukkan perkembangan berarti.
Ketua Umum Persatuan Wartawan Sejahtera Indonesia (PWSI), Djunaedi Tanjung, menilai perkara tersebut harus diusut secara transparan. Dugaan mengarah kepada seorang oknum Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat berinisial YM, yang juga disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan pengelolaan koperasi tersebut.
Berdasarkan keterangan sejumlah korban dan informasi yang dihimpun, ribuan nasabah dari berbagai kalangan, mulai dari buruh, petani, pedagang kecil hingga pengemudi ojek online, mengaku belum memperoleh kepastian atas pengembalian dana simpanan mereka yang telah tertahan selama bertahun-tahun.
Djunaedi Tanjung mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), mulai dari Kepolisian hingga Kejaksaan, untuk mengusut tuntas dugaan penggelapan, penyalahgunaan wewenang, serta menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) apabila ditemukan alat bukti yang cukup.
"Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Jika ditemukan bukti yang kuat, proses hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Djunaedi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang disebutkan dalam pemberitaan belum memberikan tanggapan atau klarifikasi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi guna memenuhi prinsip pemberitaan yang berimbang sesuai Kode Etik Jurnalistik.
Editor : Tim Redaksi | Sumber : Ketua PWSI | Penulis : Deta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar